"Dipanggil Bapak Presiden buat mendengarkan tambahan arahan Bapak Presiden, berkaitan visi-misi Bapak Presiden, skala prioritas yang berkaitan dengan reformasi birokrasi. Intinya, perbaikan rekrutmen CPNS. saat ini dalam proses. Kedua, membangun manajemen kinerjanya juga," kata Tjahjo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/11/2019).
Kemudian, kata Tjahjo, dalam rapat Jokowi juga memberikan arahan terkait penataan birokrasi. Birokrasi, kata dia, perlu makin simpel, sehingga pelayanan masyarakat dan tahapan perizinan di pusat dan daerah makin pendek.
"Kemudian arahan beliau juga menyangkut reformasi regulasinya juga. Harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah dengan membangun inovasi-inovasi, kemudian menerapkan IT dengan baik, juga reformasi struktural, termasuk membangun transformasi digital, itu juga diarahkan, sekaligus juga dalam konteks pengawasan birokrasi pemerintah yang perlu makin efektif dan efisien," tuturnya.
"Dan kesimpulannya perlu membangun hubungan tata kelola pemerintah yang perlu makin efektif efisien, mempercepat reformasi birokrasi buat penguatan di semua bidang," sambung Tjahjo.
Tjahjo menyatakan Jokowi mau reformasi birokrasi ini berjalan dengan cepat lantaran menyangkut skala prioritas. Sebab, selama ini reformasi yang dilakukan kurang mengena pada sasaran.
"Sekarang Telah jalan, tapi kebanyakan cuma di kulit, yang diinginkan beliau reformasi birokrasi yang sampai ke jantungnya. rentang jalur yang dirampingkan enggak mengurangi penghasilan pegawai negeri yang 4 juta ini, tapi tugas-tugas fungsional, apakah kepala desa, camat, dirjen, direktur, kasubdit dan sebagainya, memperpendek, sehingga masalah perizinan dan melayani bisa cepat," ujarnya.
Politikus PDIP itu mengatakan, buat mensukseskan reformasi birokrasi tersebut, KemenPAN-RB didapuk sebagai koordinator. Nantinya, kata Tjahjo, kementeriannya bakal bekerja sama dengan Kemendagri, Kemenko Polhukam, dan Kantor Staf Presiden, serta Ombudsman RI.
"Kami terpadu dengan Kemendagri karna menyangkut pemerintah daerah, kemudian di bawah koordinasi Kemenko Polhukam aspek stabilitasnya, dan ketiga dengan KSP pada hal-hal khusus, keempat yaitu ORI, Ombudsman. Arahan Pak Presiden, target perlu terukur, mencermati bermacam aspek, waktunya, manfaat yang termonitor dan terevaluasi dengan baik, kemudian diharapkan KemenPAN-RB konsisten membangun sistem reformasi birokrasi," papar Tjahjo. [detik.com]
