[RIDHMEDIA] Seorang rakyat jelata, a commoner from Priok, bernama Sugiyanto alias SGY naik pitam. ia menggugat William dari PSI ke Badan Kehormatan (BK) DPRD. Pasalnya: Melanggar Kode Etik.
BK merespons. William bakal diinterogasi minggu depan. Pimpinan DPRD perlu dengar aspirasi rakyat. Jatuhkan sanksi sepadan serta seberat-beratnya.
DPRD serta rakyat perlu paham; William tidak etis. Bikin gaduh. Tidak tengah berupaya selamatkan uang rakyat. Tidak bela transparansi anggaran. ia nyerang Anies Baswedan.
William personifikasi "Ignorence is bliss". Kultwitnya klir; mengarahkan down grading terhadap Anies Baswedan.
Yang dia masalahkan yaitu dummy anggaran. Sesuatu yang lazim. Di Era Ahok pun ada. Enggak masalah. Nantinya dibahas di Komisi.
Dummy disebut Anggaran. Sebelum dia berisik, Anies Baswedan Telah menyerit draft usulan serta briefing SKPD.
Mestinya Komisi Anggaran memanggil SKPD yang mengisi pos anggaran yang dianggap bermasalah. Gubernur serta DPRD perlu kritis kepada SKPD. Tapi William, out of ignorence, malah bertanya ke Anies Baswedan melalui twitter.
William terindikasi mengidap Apophenia yaitu "mistakenly perceive connections and meaning between unrelated things".
William anggota Komisi A tapi rilis komentar mengenai sesuatu yang menjadi domain Komisi E Pendidikan. Enggak nyambung. Unrelated. Wajar bila rakyat seperti Sugiyanto merilis resistensi.
Manuvernya berdasarkan modus "myside bias" atau "Confirmation bias". Ibaratnya lepas anak panah. Ngasal. Kena apa saja. Target dibuletin di mana anak panah itu tertancap.
Dalam rangka mengonfirmasi Anies Baswedan Gubernur gagal atau konconya garong anggaran, William membabi-buta.
Padahal faktanya enggak begitu. Proses anggaran tidak semudah itu. Takes time. Angka gelondongan anggaran pendidikan sesuai 20% dari total anggaran Telah diperoleh. Lalu perlu di-break down sampai satuan tiga.
Proses belum selesai, William Telah bunyi. Panggung direbut. ia nari-nari sendirian. Seolah cuma PSI yang paling concern jaga duit rakyat. Fraksi lain enggak kerja. Dari puluhan ribu mata anggaran cuma nemu 3 pcs Telah menjadi pahlawan.
tidak cuma itu, Pimpinan DPRD perlu mempertimbangkan impact dari manuver politik William.
Harmonisasi serta Program Persatuan yang tengah digarap Anies Baswedan serta DPRD kembali ke titik nol.
"Confirmation bias" yang dirilis William memecah-kembali rakyat Jakarta yang Telah mulai melupakan Pilkada rasa mayat. Emosi serta dendam bangkit kembali.
William berpotensi membahayakan rekonsiliasi nasional yang ditabuh oleh Presiden Jokowi, Ibu Mega serta Pak Prabowo.
Jadi masuk akal apabila DPRD perlu menjatuhkan sanksi paling berat kepada William.
Penulis: Zeng Wei Jian
