Politisi yang kali ini membuat gaduh adalah anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta yang duduk di komisi C, Anthony Winza Prabowo.
"Dalam rapat dengan BPRD, dia mengkritisi usulan pengadaan komputer mainframe oleh BPRD karena menurut dia kok anggarannya besar sekali, Rp128 miliar, untuk satu unit. Oleh BPRD sudah dijelaskan bahwa yang dibeli bukan satu unit komputer dengan PC atau laptop, tapi satu rangkaian yang akan digunakan untuk penerapan pajak online di seluruh Jakarta," ujar anggota Komisi C DPRD DKI dari Fraksi PDIP, Gani Suwondo Lie di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2019).
Namun, lanjut Gani, politisi PSI itu tetap protes, sehingga pada rapat Kamis (5/12/2019) terjadi perdebatan sengit antara politisi itu dengan anggota komisi yang lain, bahkan berujung pertengkaran dengan Cinta Mega, anggota Komisi C dari Fraksi PDIP, sehingga rapat diskors.
Ketua Komisi C Habib Muhammad kemudian memanggil Cinta dan Anthony ke ruang kerjanya untuk didamaikan, namun Anthony menolak.
Yang membuat suasana makin panas, menurut Gani, ada dugaan kalau Anthony menshare anggaran itu dan dimuat media. Padahal, kata dia, anggaran pengadaan Komputer Mainframe/Server itu masih dibahas dan belum disetujui. Apalagi karena setelah dibahas di komisi, anggaran itu masih akan dibahas di Banggar.
"Kita kan sudah sepakat, kalau anggaran belum final jangan diekspos dulu, karena bisa menyesatkan publik, tapi dia masih share juga," imbuh Gani.
Ketika ditanya apakah saat memberikan penjelasan yang diterangkan BPRD kurang jelas sehingga Anthony tetap memprotes, Gani menyatakan penjelasan tersebut jelas. "Jelas, kok, jelas sekali, makanya kami tidak ada yang protes dan langsung membahasnya," tegas Gani.
Politisi PDIP ini mengaku menyayangkan karena meski kemudian akhirnya Anthony mau dipanggil secara khusus oleh ketua komisi, namun menurut informasi yang ia dapat, politisi PSI itu tetap tak mau menuruti arahan ketua komisi.
Padahal, kata dia, meski anggota komisi merupakan perwakilan fraksi, namun saat bertugas di komisi, anggota Dewan harus menjadi bagian dari komisi dimana sistem kepemimpinannya menganut sistem kolektif kolegial.
"Kalau arahan ketua komisi tidak dituruti, bahkan ketua komisi disalah-salahkan, lalu dia mau menuruti siapa? Anggota Dewan seharusnya tahu dimana meletakkan posisinya," kata Gani lagi.
Sesuai
Hal senada dikatakan anggota Komisi C dari Fraksi Gerindra, Prabowo Soenirman. Ia mengatakan, saat BPRD menjelaskan gambaran fisik Komputer Mainframe/Server, deskripsinya sangat jelas. Termasuk komponen apa saja yang dibeli dengan biaya Rp128 miliar itu.
Dari data yang diberikan Prabowo, diketahui kalau ada empat komponen yang akan dibeli:
- 1 set Komputer Mainframe Z14ZR1 seharga Rp66.677.372.300.
- 2 unit Sun Switch Rp3.489.000.000
- 9 unit storage untuk mainframe Rp58.509.000.000
- 6 unit server Rp307.959.300
"Harga itu mengacu pada data harga di LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektonik)," jelas Prabowo. [htc]
