Dalam kicauan terbarunya, Andi Arief pun menjurus kepada pemilik perusahaan yang sahamnya ditempatkan Jiwasraya dalam berinvestasi.
`Tak usah muter2 dan berpolitik dalam selesaikan kasus jiwasrayagate. Selesaikan dengan jujur. Ada yg diduga pelaku yang ditarik jadi orang penting di staf Presiden. Menurut BPK Ada yg diduga perusahaan yg ditempatkan sahamnya oleh Jiwasraya, dan pemiliknya adalah Menteri BUMN," demikian kicauan Andi dalam akun twitter miliknya pada pukul 18.42 WIB, Senin (23/12) seperti melansir CNNIndonesia.com.
Itu adalah salah satu dari rangkaian kicauan berseri Andi Arief soal Jiwasraya semalam. Menteri BUMN saat ini adalah Erick Thohir yang juga sebelumnya dikenal sebagai pengusaha termasuk di bidang media massa.
Andi mengatakan untuk menelusuri persoalan keuangan Jiwasrata lebih mudah ketimbang perkara Bank Century.Tak usah muter2 dan berpolitik dalam selesaikan kasus jiwasrayagate. Selesaikan dengan jujur. Ada yg diduga pelaku yang ditarik jadi orang penting di staf Presiden. Menurut BPK Ada yg diduga perusahaan yg ditempatkan sahamnya oleh Jiwasraya, dan pemiliknya adalah Menteri BUMN.— andi arief (@AndiArief__) December 23, 2019
"Namun membailout jiwasraya bisa2 murni memakan dana APBN dengan PMN, kalau century bailoutnya kategori uang negara -iuran perbankan- lewat lembaga penjamin simpanan. Mau gak mau akan dibailout jiwasraya," demikian kicauan terakhir dalam rangkaian twit pria yang pernah menjadi staf khusus presiden di bawah Kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengaku tidak terbawa perasaan alias baper dengan berbagai isu yang beredar di publik terkait kebijakannya dalam rangka menyelamatkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dari masalah keuangan.Menelusuri perampokan Jiwasrayagate jauh lebih mudah ketimbang century, namun membailout jiwasraya bisa2 murni memakan dana APBN dengan PMN, kalau century bailoutnya kategori uang negara -iuran perbankan- lewat lembaga penjamin simpanan. Mau gak mau akan dibailout jiwasraya.— andi arief (@AndiArief__) December 23, 2019
Salah satunya terkait tuduhan menerima uang senilai Rp100 miliar sampai Rp200 miliar saat mengurus masalah perusahaan asuransi pelat merah.
Isi hati tersebut dicurahkan Erick kepada awak media ketika terus menerus dihujani pertanyaan mengenai kelanjutan penyelesaian masalah keuangan Jiwasraya.
Mulanya, ia menyinggung soal tuduhan bungkam yang diangkat beberapa media nasional ketika ditanya soal kasus Jiwasraya.
"Saya boleh nih agak curhat dikit, bukannya baper. Kemarin ketika saya bungkam soal Jiwasraya, kan saya bilang kasih kesempatan untuk UMKM jualan, nanti Jiwasraya ada (waktu lain), cuma teman-teman bilang bungkam," ungkapnya, Senin (23/12).
Lebih lanjut, ia juga menanggapi santai tuduhan yang sempat singgah ke dirinya soal penerimaan uang senilai Rp100 miliar sampai Rp200 miliar ketika membenahi kasus Jiwasraya. Ia hanya ingin masalah perusahaan asuransi negara tidak terus menerus dipolitisasi.
"Terus Erick Thohir terima duit Rp100 miliar, Rp200 miliar, eh duit dari mana terimanya? Jangan dipolitisasi, kita ini bekerja secara objektif dan tidak ada niat memanipulasi. Orang kami ingin betulin kok, jadi tolong konteksnya," katanya.
Dalam beberapa waktu terakhir, masalah keuangan Jiwasraya tengah menjadi perhatian publik. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan masalah BUMN itu sejatinya bukan masalah yang mudah diselesaikan karena sudah berlangsung sejak 10 tahun lalu.
"Ini adalah persoalan yang sudah lama sekali mungkin 10 tahun yang lalu, problem ini sudah, yang mungkin tiga tahun ini sebetulnya kami sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini. Tapi ini bukan masalah yang ringan," ujar Jokowi, Rabu (18/12).
Kendati masalah sudah terlanjur `mendarah daging`, namun Jokowi mengklaim bahwa pemerintah sejatinya sudah turun tangan. Penanganan masalah asuransi pelat merah itu dilakukan sejak era Kabinet Kerja hingga berlanjut ke Kabinet Indonesia Maju.
Saat ini, penyelesaian masalah keuangan di Jiwasraya sudah diserahkan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri BUMN Erick Thohir. Tak hanya itu, ia juga mempersilakan aparat hukum untuk ikut turun tangan menyelesaikan masalah Jiwasraya yang bersinggungan dengan urusan hukum.
Sumber: law-justice.co
