Mahfud menyebut setiap kebijakan yang diambil oleh sebuah pemerintahan tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak.
"Di Indonesia itu apa-apa selalu disalahkan," ujar Mahfud di Pasific Place, Kawasan Niaga Sudirman, Jakarta, Minggu (22/12).
"Dulu, kalau ketika ada pikiran bahwa nanti Dewas KPK itu jangan dipilih DPR, kalau dipilih DPR itu politik, main mata, dan sebagainya. Sekarang sesudah dipilih presiden dikritik lagi, katanya orang presiden semua," katanya menambahkan.
Meski banyak kritikan, mantan Ketua Mahkamah Konsitusi itu menegaskan pemerintah harus tetap menjalankan apa yang telah diamanatkan oleh UU bahwa untuk kali pertama dipilih Presiden Jokowi.
"Ya sudah kembalikan saja ke UU. Kalau misalnya ditentukan itu dipilih DPR nanti protes lagi, kalau dipilih oleh presiden masih ada orang yang memprotes seperti Ray Rangkuti dan atau Haris Azhar, ya terus mau gimana? Negara ini harus jalan kan, harus begitu," jelasnya.
Mahfud pun tak ingin memusingkan kritikan-kritikan keras seperti itu. Kata dia, kritik atau protes merupakan sebuah konsekuensi dari sistem negara demokrasi.
"Ini namanya demokrasi. Untung kita punya orang seperti Ray Rangkuti dan Haris Azhar yang selalu mau memprotes, karena protes itu penting," pungkasnya. [rml]
