Apresiasi turut datang dari Front Pembela Islam (FPI), yang sempat melontarkan kritik pada Pemprov DKI atas pernghargaan tersebut.
Sekretaris Umum DPP FPI Munarman menyebut keputusan itu telah membuktikan bahwa Anies memang komitmen menjadikan ibukota negara sebagai kota yang mencerminkan berkepribadian dalam budaya, berdaulat secara politik, dan berdikari secara ekonomi.
"Alhamdulillah, tentu kita apresiasi langkah pencabutan tersebut. Artinya Pak Anies selaku gubernur mengakomodir aspirasi umat beragama," ujarnya kepada wartawan, Selasa (17/12).
Munarman menambahkan masih banyak potensi budaya dan pariwisata di DKI Jakarta yang bisa dikembangkan daripada sekadar hiburan malam dan hurahura.
"Jangan sekadar berorientasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan ekonomi, tidak ada gunanya PAD tinggi tapi tidak berkah," sindirnya.
Tak sampai di situ, FPI juga berpesan kepada Pemprov DKI agar bisa berdaulat secara politik yang artinya jangan takut tekanan para pengusaha maksiat berkedok hiburan malam.
Selain itu berdikari secara ekonomi pun di utarakan Munarman dimana pemprov DKI Jakarta harus mengembangkan sumber-sumber ekonomi yang berorientasi pada kemajuan UMKM dan non riba.
"Semoga Pak Anies tetap istiqomah berada di jalan yang diridhoi Allah. Dan semoga tetap dalam barisan kaum nalar akal sehat dalam memimpin Jakarta," tandas Munarman.
Lebih lanjut, dia berharap agar Anies turut melibatkan para alim ulama dalam mengambil kebijakan. Tujuannya, agar kebijakan itu mendapat keberkahan dari Tuhan.[rml]
