Kemunculan laporan ini berdekatan waktu dengan persetujuan Kongres AS atas pengundangan yang berkaitan dengan HAM di Uighur. China berang kepada AS atas keluarnya UU ini.
Memang Ormas-ormas Islam ini pernah diundang oleh Pemerintah China untuk melihat situasi di kamp re-edukasi yang disinyalir sebagai kamp "konsentrasi" untuk pencucian otak sistematis muslim Uighur. Amerika dan PBB menilai apa yang terjadi di kamp ini adalah perbuatan pemaksaan dan penyiksaan terhadap muslim Uighur yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat.
Suara Ormas Islam tidak terlalu lantang mengecam. Pemerintah Republik Indonesia pun lunak-lunak saja.
Tentu laporan WSJ pada 11 Desember 2019 tersebut "menyengat" Ormas Islam juga rakyat Indonesia. Reaksi bermunculan. Dan seperti diungkapkan di atas, bantahan pun dilakukan.
Terhadap kondisi ini sebenarnya sudah menjadi pengetahuan masyarakat dunia bahwa apa yang dilakukan Pemerintah China terhadap muslim Uighur adalah perbuatan di luar batas dalam "membantai" umat Islam. Pemerintah China sendiri berargumen kamp ini sebagai sarana pendidikan vokasi sekaligus untuk mencegah berkembangnya ekstrimisme dan terorisme di wilayah Xinjiang. Argumen yang sebenarnya hanya bersifat apologetik.
Atas gonjang-ganjing ini tentu langkah yang bisa diambil khususnya oleh Ormas Islam, di samping klarifikasi, adalah dengan cara menegaskan bahwa keberangkatan ke Xinjiang untuk meninjau "kamp re-edukasi" muslim Uighur itu bebas dari suap.
Baik biaya perjalanan atau khususnya "bekal" yang dikategorikan suap oleh WSJ tersebut, juga menunjukkan bukti bahwa Ormas Islam tidak terpengaruh dalam memandang dan bersikap terhadap pelanggaran HAM oleh Pemerintah China terhadap muslim Uighur.
Lebih lanjut dapat dilakukan protes keras kepada WSJ atas pelaporan yang dinilai tidak benar itu. Ormas Islam MUI, Muhammadiyah, NU baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan sikap yang konsisten, tegas, dan keras untuk tetap mengutuk Pemerintah China yang memang telah melakukan penyiksaan dan "pencucian otak" di kamp "re-edukasi" khususnya dan perlakuan zalim pada umumnya terhadap komunitas muslim Uighur di Propinsi Xinjiang. RRC telah melakukan kejahatan kemanusian dan permusuhan kepada umat.
China dengan kekuatan ekonominya menjadi negara berbahaya di dunia yang mampu menundukan perlawanan. China sudah menjadi "kekaisaran" yang mendominasi dunia. Kekuatan ekonomi China mampu membeli berbagai interes politik baik melalui investasi maupun suap-suap. Di berbagai belahan dunia di mana China dominan, maka suap menyuap menjadi kultur yang melekat dengan masyarakat China yang berdiaspora.
Kini atas "bahaya China" ini bangsa Indonesia khususnya umat Islam harus semakin waspada. Tidak membuka pintu keramahan yang pada hakikatnya adalah kepatuhan dan ketundukkan kepada kekuasaan politik dan uang China.
Kebangkitan kesadaran lokal berbangsa dan bernegara adalah jawaban atas tantangan invasi dan hegemoni global China. Pribumi membangun harga diri dan heroisme dalam melawan segala bentuk penjajahan.
M Rizal Fadillah
Pemerhati Politik
