RIDHMEDIA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, meminta Menteri BUMN Erick Thohir membereskan semua warisan kepentingan terselubung dari Rini Soemarno. Menurut Hasto, Erick punya banyak pekerjaan rumah buat membenahi BUMN.
“Begitu banyak pekerjaan rumah akibat banyaknya vested interest saat dipimpin Rini Soemarno. BUMN pada hakekatnya sebagai alat negara yang terikat pada komitmen mewujudkan tujuan bernegara. Politik ekonomi BUMN perlu berupaya mewujudkan kedaulatan negara setidaknya di bidang pangan, papan, energi, pertahanan, keuangan dan pertahanan,” kata Hasto dalam keterangan yang diterima, Kamis (5/12/2019).
Hasto mengharapkan para direksi dan komisaris BUMN perlu dipilih berdasarkan kemampuan ideologis berkaitan dengan upaya menjadikan BUMN sebagai kekuatan utama konsolidasi perekonomian nasional. Tidak cuma berdasarkan kriteria kepemimpinan yang visioner, transformatif dan teknokratis, ataupun kemampuan manajerial.
“Untuk itu, maka konsolidasi bisnis baik secara vertikal maupun horisontal perlu dilakukan sehingga BUMN benar-benar berkonsentrasi pada core business dan cuma masuk pada sektor yang bersifat strategis bagi kepentingan perekonomian nasional,” kata Hasto.
Politikus asal Yogyakarta itu juga mengusulkan BUMN mampu mencapai kinerja korporasinya, baik dalam perspektif kepeloporan dan inovasi bisnis, kinerja finansial, pertumbuhan internal, maupun kinerja terhadap seluruh stakeholders. Ia mengharapkan Erick memberi prioritas penempatan direksi dan berasal dari dalam.
“Kami meyakini Pak Erick bakal kedepankan merit system dan mendorong proses kepemimpinan yang begitu memahami seluruh corporate culture BUMN yang dipimpinnya. Apa pun management of intelectual capital, itu terakumulasi dan menjadi corporate asset sebab proses pembelajaran secara dinamis baik dari faktor internal maupun eksternal bisnis,” jelas Hasto.
Hasto menegaskan enggak ada yang boleh mencampuri urusan di BUMN. Hasto menekankan Jika PDIP siap melawan pihak-pihak yang mau masuk mencampuri lembaga yang sekarang dipimpin oleh bekas Ketua TKN Jokowi – Maruf itu.
“Di luar organ BUMN, ialah RUPS, direksi dan komisaris, pihak mana pun dilarang campur tangan urusan BUMN. Persoalan inilah yang menjadi pegangan Menteri BUMN,” jelas Hasto.[]
