Ia menjelaskan janji Rp 1,5 triliun merupakan inisiasi langsung Sri Mulyani untuk membangkitkan ekonomi kecil. Hal ini ditandai dengan memorandum of understanding (MoU) pada 2017 lalu.
Sri Mulyani pun menjelaskan bahwa pihaknya telah menyalurkan anggaran untuk pembiayaan Ultra Mikro (UMi), namun memang tidak secara individual melainkan melalui lembaga penyalur.
Berikut penjelasan lengkap Sri Mulyani mengenai tudingan Said Aqil:
Tahun 2017 waktu itu di dalam APBN dialokasikan Rp 1,5 triliun untuk mendukung perkuatan pengusaha-pengusaha di level ultra mikro. Yaitu yang di bawah KUR yang tidak memiliki akses kepada pembiayaan.
Oleh DPR disetujui Rp 1,5 triliun, termasuk pada level grass root, yang ada di dalam afiliasi dengan organisasi kemasyarakatan.
NU sebagai salah satu ormas yang besar, memang memiliki banyak unit usaha yang kebutuhan kreditnya antara 5-10 juta pengusaha.
Di dalam desainnya, kami membuat MoU dengan NU dan ormas lainnya di dalam APBN 2017. Operasionalisasi dari anggaran Rp 1,5 triliun itu adalah dengan menyalurkan kredit ultra mikro melalui beberapa lembaga.
Karena tidak mungkin Kementerian Keuangan dengan dana yang dikelola pusat instansi pemerintah langsung memberikan kepada masyarakat individual. Makanya dilakukan melalui beberapa channeling agency, yaitu seperti PT BAV Bahana Arta Ventura, PMN (Permodalan Madani Nasional) yang termasuk di dalamnya program Mekaar dan juga PT Pegadaian.
Kami juga bekerja sama dengan institusi yang memang membimbing dan memberikan dukungan kepada masyarakat yang merupakan peminjam ultra mikro. Seperti di PBNU itu Koperasi Sidogiri, ada lima koperasi yang sudah menerima Rp 211 miliar.
Jadi memang perkembangannya kami terus memantau, ada perubahan dari sisi beberapa cara.
Waktu itu PBNU minta supaya tidak hanya Sidogiri yang sudah well establish, karena Sidogiri ini termasuk yang sudah maju, unit usahanya bagus, masyarakat NU yang masuk dalam koperasi ini juga telah memiliki sistem pembukuan ekonomi yang sangat baik. Namun tidak semua koperasi yang kualitasnya sebagus itu. Sehingga waktu itu juga diminta kepada kami untuk memberikan langsung kepada masyarakat melalui pondok pesantren.
Karena pondok pesantren bukan unit ekonomi, waktu itu kita menyalurkan kepada beberapa langsung individual, tapi karena level ultra mikro maka pendampingan itu penting sekali.
Saya juga dengar PBNU minta diubah, kita akan coba akomodir, tapi tetap pada rambu-rambu tata kelola, karena kalau anggaran di dalam APBN itu namanya investasi, harus rollover, bukan hibah, kalau hibah itu kan diberikan seperti PKH yang kita berikan ke keluarga yang tidak mampu.
Disisi lain saya juga mengerti, mungkin dari kapasitas grass root itu memang membutuhkan banyak sekali dukungan dan pendampingan. Kita terus menyelaraskan yang sudah bergerak di akar rumput agar dapat dukungan pemerintah yang disebut asistensi melalui akses permodalan.
Kalau bapak Presiden sudah mengharapkan KUR bisa ditingkatkan, yang sekarang dinaikkan jadi Rp 190 triliun bahkan sampai Rp 300 triliun, maka level ultra mikro nanti juga diperlukan untuk mendapatkan intervensi. Namun tantangan paling berat adalah jumlahnya banyak sekali tapi volumenya kecil, ini kenapa kita membutuhkan banyak sekali intermediary yang baik.
Kita akan tetap terus mendukung untuk peningkatan ekonomi rakyat kita, intervensinya tentu dari berbagai hal, termasuk kredit, infrastruktur, dana desa, grand atau sumbangan yang lain yang diberikan kepada masyarakat di kelas akar rumput terutama yang tidak mampu. [cnbc]
