Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah beralasan, pemerintah saat ini masih terus mematangkan konsep dan aturan teknis pelaksanaan program tersebut.
“Perpres-nya (peraturan presiden) lagi disiapkan, sama PMO, project manager office sedang dipersiapkan. Ya mungkin butuh waktu, Maret mungkin, artinya 2020 pasti,” kata Ida usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/12/2019).
“Jangan sampai kemudian dilaunching tapi persiapannya belum matang,” sambung politisi PKB ini.
Kartu pra kerja ini menyasar tiga kalangan yakni para pencari kerja yang baru lulus, pekerja yang ingin meningkatkan skill, serta korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
Nantinya, pemerintah akan memberikan pelatihan tiga bulan kepada pemegang kartu pra kerja sesuai dengan kriterianya masing-masing. Pemegang kartu juga akan mendapat insentif.
Soal insentif yang bakal diterima oleh penerima kartu prakerja, Ida mengaku pihaknya masih menggodok formula yang tepat.
Namun, dia memastikan angkanya tidak akan jauh dari Rp500.000 per orang. Insentif itu baru akan diberikan setelah pelatihan selesai.
“Rp 500.000 bukan setiap bulan, ya setelah selesai (pelatihan),” katanya.
Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta program kartu pra-kerja yang merupakan janjinya pada masa kampanye Pilpres 2019 lalu segera bisa diimplementasikan.
“Saya minta kartu pra-kerja ini segera bisa diimplementasikan tahun depan,” kata Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/11/2019).
“Kita harapkan saat menginjak bulan Januari program ini sudah dijalankan,” ujar Kepala Negara.
[kpc]
