Penulis: Asyari Usman
Acara Reuni 212 kemarin berlangsung tanpa HR 5hihab. HR berkata beliau enggak bisa pulang ke Indonesia karna dicekal Arab Saudi atas permintaan pemerintah Indonesia. Sedangkan para penguasa negera ini mengatakan, enggak ada inisiatif pencekalan dari Jakarta. Siapa yang Kalian percaya? Silakan simpulkan sendiri.
Pertanyaan penting dari pencekalan HR 5hihab adalah: siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan?
Para penguasa Indonesia boleh menjadi merasa pencekalan HR 5hibah bakal membuat gerakan 212 melemah dan akhirnya bisa pupus. Artinya, pemerintah diuntungkan. Hampir pasti, begitulah harapan penguasa.
Big mistake! Salah besar anggapan ini. Dan salah besar tindakan pencekalan itu.
Pencekalan merugikan pemerintah. Mengapa? Karena umat Islam bakal terus membicarakan ini. Kesan negatif umat terhadap pemerintah bakal senantiasa menggantung bagaikan awan hitam. Dan kesan negatif itu malah bakal makin pekat. Akan makin keraslah keyakinan umat apabila pemerintah memang berlaku zalim.
HR 5hihab telah menunjukkan dokumen otentik tentang inisiatif pemerintah Indonesia buat mencekal Imam Besar. Di acara 212 kemarin (2/12/2019), HR5 dengan lantang mengimbau melalui video-conference agar pemerintah menghentikan kebohongan. Agar pemerintah enggak lagi berbohong.
HR5 enggak ragu berkata apabila pemerintah berbohong dalam hal pencekalan atas dirinya. Pernyataan ini sangat serius dan menohok. Bukan boleh menjadi Habib berani berkata itu apabila dia enggak punya bukti yang kuat.
Para pejabat pemerintah bolak-balik membantah. Ada kesan para penguasa kocar-kacir buat mengungkapkan soal pencekalan itu. Apalagi pemerintah Saudi (cq Duta Besar mereka di Jakarta) Telah pernah mengungkapkan dengan bahasa yang lugas apabila Saudi siap memulangkan HR ke Indonesia apabila penguasa di sini mau menerima. Secara implisit pemerintah Saudi berkata pemerintah Indonesia-lah yang enggak mau menerima Habib.
Keinginan para penguasa apabila HR 5hihab bakal menjadi lemah, tampaknya “jauh panggang dari api”. Pencekalan ini, sebaliknya, cuma bakal memperkuat posisi politik Habib. Publik makin yakin apabila HR5 telah menjadi figur yang sangat dicemaskan oleh para penguasa. Dan faktanya, Mendagri Tito Karnavian belum lama ini mengatakan, setelah 01 dan 02 bersatu, sekarang tinggal gerakan 212 yang menjadi masalah. Tentu saja gerakan 212 itu identik dengan Habib.
Pencekalan bakal menguntungkan Habib dalam banyak hal. Pertama, Habib terkesan dikeroyok oleh para penguasa Indonesia. Posisi seperti ini membangkitkan semangat publik buat mendukung gerakan 212 lebih kuat lagi. Sebagai contoh, begitu banyak jemaah umrah yang menyempatkan diri buat menjumpai HR5. Padahal, para penguasa bermaksud melemahkan Habib dan 212 dengan cara “mengasingkan” Imam Besar itu.
Kedua, kalangan pemerintah dan publik di Arab Saudi makin mengerti peranan Habib dalam menyatukan umat Islam di Indonesia. Mereka mengerti apabila HR5 benar-benar memperjuangkan keadilan bagi semua orang tanpa kecuali. Penguasa dan publik Saudi menjadi tau apabila Habib dan gerakan 212 yaitu kelompok yang tengah melawan skenario jahat buat menghancurkan negara, khususnya umat Islam.
Ketiga, pencekalan itu membuka lebar mata khalayak. Publik menjadi tau dan percaya tentang adanya konspirasi besar dan kuat yang tengah diarahkan ke umat Islam. Indikasi ini tampak dari kebijakan pemerintah yang ketika ini didominasi oleh isu radikalisme. Publik, terutama umat Islam, memperhatikan dengan saksama tindakan berlebihan yang dialakukan pemerintah. Seperti menerbitkan SKB 11 Menteri buat mengawasi perilaku radikal ASN dan CPNS. Juga ada perintah Wapres Ma’ruf Amin agar polisi mengawasi masjid. Kemudian ada sinyalemen radikalisme yang dikatakan melanda anak-anak setingkat PAUD.
Jadi, pemerintah melakukan kesalahan kalkulasi. Pencekalan HR5 yang semula dimaksudkan buat meredupkan ketokohan Habib dan gerakan 212, yang terjadi malah sebaliknya. Dan, makin lama drama ini berlangsung, bakal makin buruk dampaknya bagi pemerintah.
Karena itu, tahap yang terbaik bagi penguasa ialah menerima kepulangan HR 5hihab. Dan dari sini besar kemungkinan bisa dibangun rekonsiliasi nasional secara menyeluruh. (*)
