Kala itu, Megawati mengaku sedang berada di luar negeri.
Dia mendapat telepon dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Di perbincangan tersebut, Megawati diminta menjadi Ketua Dewan Pengarah BPIP.
"Saya waktu itu sedang di luar negeri. Lalu ditelepon oleh Setkab diminta untuk jadi ketua dewan pengarah."
"Yang saya langsung bilang ke Pak Pramono, kenapa saya Pram?"
"Saya berdua sudah seperti saudara," ungkapnya di sela acara Presidential Lecture Internalisasi dan Pembumian Pancasila di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/12/2019).
Megawati sempat berpikir Presiden Jokowi sangat tega memilih dirinya yang merupakan mantan Presiden kelima, menjadi Ketua Dewan Pengarah BPIP.
Tapi pada akhirnya Megawati menyanggupi permintaan menjadi Ketua Dewan Pengarah demi ideologi Pancasila.
"Beliau (Jokowi) yang memilih, kok beliau kebangetan ya? Saya ini kan pensiunan presiden ke-5, kok diturunkan ke unit kerja."
"Tapi karena ini itu untuk sebuah ideologi bangsa, ya saya terima. Saya tidak tahu teman-teman saya siapa," katanya.
Sampai pada akhirnya Megawati merasa senang karena jabatan di Dewan Pengarah di BPIP diisi para tokoh-tokoh bangsa.
Beberapa di antaranya kini 'naik kelas' seperti Maruf Amin yang menjadi Wakil Presiden, dan Mahfud MD yang menjadi Menkopolhukam.
Hingga kini, pengganti Maruf Amin dan Mahfud MD belum ada. Megawati meminta Jokowi segara menunjuk tokoh penggantinya.
"Mohon maaf Pak Presiden, saya sudah sering kali ingatkan. Sampai saat ini tetap belum ada penggantinya Pak Maruf Amin dan Mahfud MD, kami masih kurang," paparnya.
Sebelumnya, Megawati Sukarnoputri meminta pengusung khilafah datang ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Megawati mengaku Fraksi PDI Perjuangan di DPR membuka diri kepada mereka yang mendukung khilafah.
Dia mengajak Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto agar Fraksi Gerindra juga membuka diri kepada pendukung khilafah.
"Bagi mereka yang sangat berkeinginan untuk mendirikan yang namanya khilafah, boleh ke DPR. Kami dengarkan itu.
"Opo toh karepe?" Ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara presidential Lecture Internalisasi dan Pembumian Pancasila di Istana Negara, Selasa (3/12/2019).
Megawati menyinggung bentuk khilafah dan mempertanyakan siapa sosok khalifah yang memimpin hingga bagaimana cara memilihnya.
Sampai dengan saat ini, menurut Megawati, tidak ada kelompok pro khilafah yang datang ke DPR bertemu Fraksi PDI Perjuangan.
Padahal, ungkap Megawati, jajaran partainya sudah menunggu untuk berdiskusi soal khilafah.
"Padahal saya sudah nunggu-nunggu, bukan saya, nanti yang hadapi anak buah saya. Supaya enak gitu loh," tuturnya.
Megawati juga angkat bicara soal aparatur sipil negara (ASN) yang terpapar radikalisme.
Bahkan, Megawati menyinggung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo yang memiliki tugas berat terkait ASN terpapar radikalisme.
"Seperti ASN, sekarang yang pusing kepala sebetulnya Pak Tjahjo."
"Saya bilang hati-hati loh Yo, kamu yang mesti mikirkan kenapa ASN bisa terpapar (radikalisme), sampai sebegitu," paparnya.
Megawati juga menyebut banyak masjid terpapar radikalisme.
Untuk itu, dia ingin membumikan nilai Pancasila di kementerian/lembaga.
"Karena kita sendiri tahu sudah sampai seberapa jauh terpaparnya masjid-masjid kita," kata Megawati.
Megawati berpendapat masih banyak masjid di lingkungan kementerian/lembaga yang mengizinkan kiai ataupun ustaz menyampaikan kebencian.
Menyoal itu, Ketua Umum PDI Perjuangan ini menyatakan pernah menyampaikan hal ini kepada Jusuf Kalla, Ketua Dewan Masjid Indonesia.
"Tolong pak kalau dibiarkan saja hanya kebencian yang diberikan kepada mereka-mereka ini, rakyat kita yang perlu rohaninya diisi, tapi oleh seperti itu."
"Bagaimana kalau kita kejadian seperti di timur tengah? Siapa yang akan menghentikan?" bebernya.
Megawati lantas meminta izin pada pimpinan kementerian/lembaga, agar dia bersama BPIP bisa masuk membumikan nilai-nilai Pancasila.
"Dengan segala hormat saya, kalau nanti saya mau kulonuwun mohon diterima. Kalau saya ditolak enggak apa-apa, tapi jangan Buya, Pak Tri ditolak," pintanya.[tnc]
