"Para gubernur dan bupati di seluruh Papua dan Papua Barat harus menyatakan secara terbuka deklarasi setia kepada NKRI. Kita nggak mau ada yang main-main mata di belakang layar, oleh karena itu harus dideklarasikan kesetiaan pada NKRI. Supaya jelas siapa yang setia siapa yang tidak. Sebab jika diam saja, tidak jelas mereka memihak NKRI atau OPM," kata Hendropriyono seperti dilansir dari Detik.com, Jumat (27/12/2019).
Bagi Hendropriyono, Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah organisasi separatis teroris (ST) bukan kelompok kriminal bersenjata biasa (KKB).
"Kita jangan hanya terfokus tangani tikus hutan saja. Itu harus dijawab dengan perlawanan rakyat semesta di Papua dan Papua Barat terhadap tikus-tikus hutan. Sedangkan pemerintah tidak usah fokus cuma mengejar tikus hutan. Urusan meringkus dan membasmi tikus hutan ditangani oleh pasukan komando. Menhan Prabowo punya tim komando berpengalaman. Kita serahkan saja ke beliau," kata Hendropriyono.
Panglima TNI, kata Hendropriyono, tidak perlu mengatasi tikus hutan tersebut. Masih menurut Hendropriyono, kegiatan seremonial tak perlu dilakukan.
"Kejar tikus hutan perlu pengalaman tempur di darat, di hutan belukar, dan itu Prabowo yang piawai dan berpengalaman. Panglima TNI ikut perintah Menko Polhukam dan Menhan saja, nggak usah wara wiri pergi ke Papua," kata Hendropriyono.
Hendropiyono juga meminta OPM dimasukkan ke daftar teroris internasional seperti Quebecer di Kanada dan Basque di Spanyol dan Prancis. Apalagi, katanya, saat ini Indonesia masuk anggota Dewan Keamanan PBB.
"Kita harus berusaha untuk bisa memasukkan OPM seperti juga Jamaah Islamiyah dulu," sebut Hendro.
Hendro memandang saat ini Indonesia sudah diseret ke arena politik dan diplomasi internasional. Apa yang dilakukan OPM, sebut Hendro, sekarang persis dengan yang dilakukan di Timor Timur dulu.
"Ingat pengalaman Timtim kita bertempur di hutan-hutan Timtim tidak pernah kalah, tapi akhirnya perangnya kalah. Timtim merdeka karena kita kalah dalam politik dan diplomasi internasional," ucap Hendropriyono.
"Kelihatannya ini sama ketika Ramos Horta dapat Nobel perdamaian. Sekarang rutin dalam acara TV Australia provokatif sekali soal Papua. Pembentukan opini yang dilakukan oleh aktor-aktor Non-Government Organization (NGO) transnasional. Melibatkan unsur dalam dan luar negeri," pungkas Hendropriyono.[ljc]
