Yang cukup memprihatinkan, kasus ini disertai dengan munculnya dugaan korupsi dalam kasus gagal bayar yang ditaksir mencapai Rp13,7 triliun.
Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional (PPJNA) Aktivis 98, Anto Kusumayuda meminta Jokowi bergerak cepat.
“Kami memohon Bapak Presiden Jokowi mengintruksikan Jaksa Agung, Kapolri dan KPK untuk menuntaskan kasus pernasalahan dugaan korupsi di Jiwasraya tanpa pandang bulu,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (22/12).
Pihaknya menilai, kasus Jiwasraya tersebut bak petir di siang bolong.
Pasalnya, kasys itu muncul di tengah prioritas pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang masih membutuhkan anggaran cukup besar.
Dugaan korupsi di perusahaan plat merah itu juga kontras dengan upaya pemerintah melakukan penghematan, dan efisiensi anggaran.
“Ini sangat memprihatinkan dan menyedihkan di tengah-tengah rakyat yang sedang susah, uang negara triliunan hilang raib entah ke mana?” papar Anto.
Ke depan, upaya penegakan hukum harus berjalan setegak-tegaknya agar kasus ini tidak berkembang menjadi liar dan kasus Jiwasraya ini tidak dipolitisir.
“Ini harus dibersihkan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku yang telah merugikan negara 13,7 triliun,” tandasnya.
Sebelumnya, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menyatakan dukungan atas langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang melaporkan dan meminta kejaksaan menyidik dugaan pelanggaran hukum di Jiwasraya.
“Mari kita kawal agar semua dibongkar, termasuk ke mana uang mengalir di 2018 tersebut,” ujarnya dalam akun Twitter pribadi, Minggu (22/12).
Namun demikian, Said Didu pesimis masalah ini bisa dibongkar secara tuntas dibongkar.
Setidaknya ada lima alasan yang menguatkan rasa pesimisnya itu.
“Pertama jumlahnya sangat besar. Kedua, terjadi saat puncak agenda politik,” ujarnya.
Alasan kedua, karena salah satu mantan direksi yang diduga sebagai orang yang mengetahui Jiwasraya menguap merupakan orang dekat pemerintah.
Pernyataan Said Didu ini seperti menjurus pada eks Direktur Keuangan Jiwasraya, Harry Prasetyo yang pernah membantu Moeldoko di periode pertama.
Harry sempat menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian III bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Ekonomi Strategis di KSP.
Alasan keempat, Said Didu ragu dengan penegakan hukum Indonesia yang sedang dalam kondisi terpuruk dan cenderung tebang pilih.
“Kelima, DPR sangat mudah diarahkan,” tutupnya.
Sumber: pojoksatu.id
