Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mengawal spirit reformasi dengan tetap memastikan masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimum dua periode, dan sesudahnya tidak bisa dipilih kembali.
"Meski PDI Perjuangan terdepan di dalam mengusulkan amendemen terbatas guna menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi dan memiliki kewenangan di dalam menetapkan haluan negara, namun presiden dan wapres tetap dipilih secara langsung dengan pembatasan masa jabatan maksimum dua periode," ungkapnya usai pembukaan 'Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tugas Pokok dan Fungsi Anggota dan Pimpinan Dewan Provinsi, Kabupaten/Kota Fraksi PDI Perjuangan' di Hotel Claro, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (3/12/2019).
Menurut Hasto, sikap yang disampaikan PDIP itu sebagai tanggung jawab partai terhadap masa depan bangsa dan negara Indonesia. Hasto mengatakan, haluan negara adalah peta jalan yang bersifat strategik dan mengandung arah bagaimana penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melipatgandakan kemampuan produksi nasional.
Kemudian, lanjut Hasto, bagaimana pengembangan industri strategis dari hulu ke hilir, dan tata perekonomian Indonesia yang membangun kedaulatan bangsa di bidang energi, pangan, keuangan, pertahanan dan lain-lain.
"Pendeknya dengan haluan negara tersebut, setidaknya Indonesia bisa berperan besar sebagai lumbung pangan dunia, sumber obat-obatan atas dasar kekayaan hayati dan juga kekayaan rempah serta alam raya yang indah bagi industri pariwisata nasional," ujarnya.
Hasto mengatakan, PDIP ingin menata sistem politik nasional. "Karena itu, PDIP mewacanakan Pilpres tidak dilaksanakan secara serentak dengan Pemilu Legislatif," katanya.
Lebih lanjut, Hasto menyatakan bahwa tanggung jawab Indonesia terhadap dunia didasarkan pada penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, agar dunia yang damai dan adil serta dunia yang menerima Pancasila sebagai ideologi dunia.
Hasto menambahkan, Pancasila mengandung spirit pembebasan agar dunia terhindar dari penyakit kapitalisme dan neoimperialisme, khususnya di bidang ekonomi.
"Dengan haluan negara, jalan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, berdikari dan berkebudayaan dapat dirumuskan sebagai blue print masa depan Indonesia raya," ungkap politikus asal Yogyakarta itu.[akc]
