Pasalnya, NU bukanlah partai politik yang berkewajiban mendukung salah satu pasangan calon (paslon) pada Pemilu lalu.
Begitu kata pengamat politik dari UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Sabtu (28/12).
"Khittah NU itu tak berpolitik. Hanya mendidik umat. Pengakuan ketua PBNU tentu membuat jemaah NU di bawah, terutama NU kultural, kaget," ujar Adi.
Sebab, lanjut Adi, NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia hanya melakukan kerja-kerja yang berorientasi untuk mendidik umat. NU tidak pernah berafiliasi dengan partai hingga calon presiden manapun.
"Kerja-kerja NU lillahi ta'ala untuk perbaikan dan kemajuan umat. Di desa-desa, jemaah NU nggak ngerti apa-apa soal politik. Mereka hanya tahu bagaimana hidupnya terus berlanjut, bisa sekolahkan anak ke pesantren," demikian Adi yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini.
Sebelumnya, beredar di media sosial potongan video pernyataan Said Aqil saat berbicara dalam wisuda mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) di Parung, Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
Video berdurasi 32 menit 2 detik tersebut diunggah di channel Youtube, NU Channel, sehari setelah wisuda mahasiswa Unusia.
Di bagian akhir video, Said Aqil mengatakan,
"Ketika Pilpres suara kita dimanfaatkan. Tapi ketika selesai, kita ditinggal."
Pernyataan Said Aqil itu pun mendapat kritikan dari orang dekat almarhum Gus Dur, Rizal Ramli.
Ia bahkan menyebut pengurus formal NU (PBNU) telah membuat ormas Islam terbesar di dunia menjadi sempit. Kata Rizal, pemimpin formal NU menjadikan NU sebagai "kendaraan dinas" pemerintah.
"Pemimpin-pemimpin formal NU membuat NU menjadi kecil dengan menjadikannya sekadar kendaraan sewaan, bahkan bersedia pakai plat merah. Padahal akar NU adalah plat hitam, organisasi masyarakat yg berjuang untuk keadilan dan kemakmuran rakyat," ucap Rizal dalam cuitan di akun Twitter-nya. [rmo]
