Politisi PKB, Daniel Johan mengurai bahwa kebijakan itu bisa menghasilkan devisa untuk negara. Ini mengingat penjualan benih lobster dilakukan secara ilegal saat ada pelarangan dari pemerintah.
Buntutnya, pemerintah tidak mendapatkan untung apa-apa dari penjualan di black market tersebut.
Kebijakan ini juga diyakini akan mampu mengakomodasi aspirasi para nelayan yang selama ini kesulitan dalam membudidayakan lobster. Tak jarang lobster yang dikembangkan mati sebelum memasuki usia siap pakan, yang artinya petani mengalami kerugian.
“Jadi sudah benar itu kebijakannya, cerdas dan punya hati. Tentu selain akan menambah devisa,” ucap Daniel kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (16/12).
Anggota Komisi IV DPP RI itu yakin pembukaan keran ekspor dapat membantu perekonomian para nelayan. Hanya saja, dia memberi catatan agar di saat bersamaan pemerintah menjalankan upaya pembudidayaan lobster.
“Sehingga dalam waktu 2 tahun ini, para nelayan tidak perlu lagi ekspor benih tapi langsung dibudidayakan dan naik kelas menjadi ekspor lobster,” tandasnya.[rml]
