Pasalnya, Ketua Yayasan Pendidikan Bung Karno ini melihat amandemen UUD 1945 merupakan biang kerok dari situasi dan kondisi sosial Indonesia yang amburadul. Mulai dari ekonomi hingga politik.
"Empat kali di amandemen, itulah yang menjadi biang kerok sosial, politik, dan ekonomi," ujarnya dalam sebuah Dialog Akhir Tahun bertajuk “Indonesia Milik Kita atau Milik Siapa?” di Restoran Raden Bahari, Jalan Warung Buncit Raya, Jakarta Selatan, Jumat (27/12) seperti melansir rmol.id.
Mantan Dewan Pertimbangan Presiden era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu tidak sembarang menilai. Sebab, pasca amandemen UU 1945 sistem ekonomi Indonesia berubah menjadi liberal kapitalistik.
"Pasar bebas itu terlihat kemarin waktu kita menghadapi pilpres. Tidak heran jika pola-pola transaksional yang terjadi ini akibat perubahan konstitusi kita. Ini (UUD 1945) diubah," ujar wanita yang akrab disapa Mbak Rachma itu.
Inilah kenyataan yang diungkapkan Rachmawati dari apa yang terjadi di Indonesia. Ia pun mengaku kecewa, khususnya dengan tingkah laku aparat negara yang turut berubah menjadi haus kekuasaan.
"Sekarang kapital dan politiknya menjadi korporatokrasi. Penyalahgunaan wewenang, kekuasaan, menabrak UU yang tidak-tidak," ucap Rachmawati.
Ini adalah sebab akibat dari perubahan konstitusi kita," dia menambahkan.
Turut hadir sebagai pembicara dalam acara ini, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon, Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng, dan pengamat politik Global Future Institute (GFI) Hendrajit. [ljc]
