Kali ini, Parlemen Eropa menyerukan adanya sanksi terhadap pejabat China. Apalagi, apa yang dilakukan Uni Eropa (UE) selama ini dianggap belum bisa menyelesaikan masalah Uighur.
"Parlemen Eropa menyerukan Dewan Eropa untuk memberi sanksi yang ditargetkan dan membekukan aset, jika dianggap tepat dan efektif, terhadap pejabat China yang bertanggung jawab atas represi berat hak-hak di Xinjiang," kata Parlemen Eropa dalam sebuah pernyataan sebagaimana dikutip AFP.
"Parlemen Eropa juga mendesak pemerintah China untuk segera mengakhiri penahanan sewenang-wenang, karena pelanggaran pidana. Menyerukan untuk segera dan tanpa syarat membebaskan semua orang yang ditahan."
Isu dugaan penganiayaan terhadap Muslim Uighur di negara ini telah beredar cukup lama. Sebelumnya, foto-foto satelit telah mengungkapkan bahwa puluhan kuburan di wilayah barat laut China telah dihancurkan, dan pembongkaran situs-situs keagamaan Islam telah dilakukan dalam dua tahun terakhir.
PBB dan kelompok-kelompok hak asasi manusia dunia memperkirakan ada sekitar 1 juta sampai 2 juta orang yang ditahan dalam kamp yang diduga sebagai tempat penganiayaan tersebut. Sebagian besar dari mereka yang ditahan adalah etnis Muslim Uighur.
Sementara itu, China membantah tudingan dunia barat terkait Uighur. Bahkan China menegaskan isu tersebut hoaks.
"Penahanan massal di provinsi Xinjiang tidak ada hubungannya dengan hak asasi manusia, tidak ada hubungannya dengan agama dan tidak berbeda dengan tindakan anti-terorisme negara lain." kata Duta Besar China untuk Australia, Cheng Jingye sebagaimana ditulis The Guardian.
Lebih lanjut Cheng mengatakan bahwa kamp-kamp yang selama ini diduga sebagai tempat penahanan, sebenarnya pusat-pusat pendidikan. Bangunan ini dibuat untuk deradikalisasi dan mengajarkan keterampilan kejuruan, termasuk pengetahuan hukum dan bahasa China.
"Saya pikir jumlah pesertanya dinamis. Beberapa dari mereka masuk, beberapa keluar," jelasnya, menerangkan keadaan kamp tersebut. [cnb]
