RIDHMEDIA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menanggapi kebijakan baru Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim terkait penghapusan Ujian Nasional (UN).
Khofifah mengatakan, akan bertemu berbagai pihak untuk membahasnya lebih dalam. Ia akan menggali masukan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan pelaku dunia pendidikan.
"Nanti saya ketemu dengan MKKS, dengan stakeholder yang hari ini mengelola pendidikan. Nanti titik ketemunya bagaimana supaya semua bisa berseiring," kata Khofifah saat di Kantor Perwakilan BI Jawa Timur, Kamis (12/12/2019).
Menurut Khofifah, pengelola pendidikan mampu memberikan masukan berupa format sistem ujian yang dijadikan tolak ukur capaian pendidikan serta rencana sistem pendidikan tiga hari sekolah dua hari home schooling.
"Jadi tidak hanya soal ujian nasional, tapi soal rencana yang terkomunikasi ke kami seperti pelaksanaan sekolah dengan tiga hari masuk, dan dua hari home schooling. Ini harus dicari format implementasi yang di lapangan seperti apa," tuturnya.
Selain itu, lanjut Khofifah, banyak variabel yang dapat dipertimbangkan. Seperti kondisi sekolah di daerah yang harus sesuai dengan aturan apakah sudah sesuai standar.
"Kan tidak semua siswa berada di lingkungan yang infrastrukturnya mendukung. Misal seperti rumahnya, kalau di negara luar kan ada ukurannya anak tiga ukurannya minimal sekian. Nah kita belum mengarah ke sana," ujarnya.
Sebelumnya Mendikbud menyatakan, sistem UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum. Selain itu survei karakter yang dianggap bisa membuat siswa dan sekolah lebih tertantang dalam meningkatkan mutu pendidikan.()
