Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menduga, mundurnya Wentius berkaitan dengan manuver politik meski hal itu belum pasti.
"Kalau itu benar, bisa saja itu manuver politik," ujar Mahfud saat jumpa pers di Bakso Budjangan, Jakarta Pusat, Kamis (26/12).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut mengatakan, adanya pemimpin daerah yang meminta mundur dari jabatannya untuk melancarkan manuver politik. Hal itu kerap terjadi di wilayah Jawa, namun Mahfud tidak mau berkomentar lebih panjang mengenai mundurnya Bupati Nduga.
"Itu biasa saja. Jadi, tidak usah mengatakan bahwa di sana sudah terjadi hal luar biasa, sampai (wakil) bupatinya mengundurkan diri. Saya kira itu bagian dari manuver politik. Biasa saja," katanya.
Wentius Nimiangge mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Nduga, Papua. Menurut Wentius, permintaan mundur itu telah diketahui Bupati Nduga Yairus Gwijangge.
Wentius melepas jabatannya karena mengaku tak sanggup melihat sejumlah kekerasan hingga pembunuhan yang menimpa warga sipil semenjak terjadi konflik di Nduga. Bahkan, sehari jelang Natal, dia masih mengurusi jenazah warganya, termasuk ajudan dan sopirnya yang diduga tewas kena tembak.
Sejak konflik Nduga meletus Desember 2018, korban terus berjatuhan. Wentius mengungkapkan kekecewaannya, terhadap pemerintah dalam merespons konflik di Nduga yang telah terjadi sekian lama. Ia mengaku, telah bertemu dengan menteri sampai presiden, tetapi hingga kini suaranya tidak didengar. [rml]
