"Kelompok itu kan memang mengusung isu HAM dalam kampanye-kampanye mereka," kata peneliti Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adrianna Elisabeth, kepada wartawan, Sabtu, (7/12/2019).
Berangkat dari pemahaman tersebut, menurut Adrianna, otomatis kelompok Papua Merdeka akan menggunakan momentum peringatan HAM sedunia untuk mengampanyekan agenda kemerdekaan mereka.
Berkaca dari sejarah, peringatan hari HAM sedunia di Papua, kerap diwarnai oleh kericuhan yang dipicu oleh penyusupan agenda kelompok pro kemerdekaan Papua. Tahun lalu, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang pro kemerdekaan, menggelar aksi dengan dalih memperingati hari HAM sedunia. Pada aksinya yang digelar 10 Desember 2018 lalu di kota-kota besar di Papua, KNPB mengusung wacana referendum untuk Papua.
Lebih lanjut, Adrianna menekankan isu HAM sebetulnya tidak bisa seenaknya diklaim oleh kelompok pro kemerdekaan Papua. Karena menurutnya, peringatan hari HAM sedunia adalah momentum untuk menyelesaikan berbagai dugaan pelanggaran HAM dan juga komitmen untuk tidak lagi melakukan pelanggaran HAM. "Isu HAM itu berbeda dengan isu merdeka atau referendum. Soal HAM itu yang diselesaikan persoalan HAMnya," katanya.
Menurut Adriana, masalah mendasar di Papua itu bukan soal kemerdekaan. Tapi soal pendidikan dan kesehatan yang belum merata. Lalu ada juga stabilitas keamanan dan masalah HAM. "Kalau ini diselesaikan ya tidak ada hubungannya dengan kemerdekaan. Kalau HAMnya bisa diselesaikan kan ya enggak perlu juga referendum," katanya.[sdn]
