Ridhmedia - Pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dinilai aneh dan tidak wajar oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Pernyataan yang dimaksud adalah mengenai pemerintah komunis China yang akan menjadi investor terbesar untuk pembangunan ibukota baru. Untuk itu, dia meminta agar masalah di Natuna tidak dibesar-besarkan.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menilai pernyataan itu tidak wajar mengingat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sedang dilanggar oleh asing di perairan Natuna.
Tetap tidak wajar Luhut minta tak diributkan pelanggaran China di Natuna,” tegasnya dalam akun Twitter, Minggu (5/1).
Ketidakwajaran itu lantaran ibukota baru belum memiliki payung hukum resmi. Sehingga belum bisa diketahui pendanaan resmi ibukota baru berasal dari mana.
“(Soal) Natuna? Soal keutuhan dan kedaulatan NKRI!” tegasnya.(rmol)
