Ridhmedia - Organisasi gerakan mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung berikan sejumlah catatan bagi pemerintah dalam arah pembangunan menuju Indonesia maju.
Ketua Umum DPP GMNI, Imanuel Cahyadi bersama Ketua Umum PP GMKI, Korneles Galanjinjinay dan Ketua Umum PB HMI, Saddam Al Jihad menegaskan Kelompok Cipayung akan selalu berada di garda depan pembangunan Indonesia.
"Kelompok Cipayung merupakan garda terdepan dalam menjaga semangat kebangsaan dan memiliki peran strategis untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Imanuel dalam keterangan tertulis, Rabu (1/1).
Catatan yang diberikan adalah bidang politik, dimana Kelompok Cipayung menyoroti fenomena hoax dan hate speech yang marak selama penyelenggaraan Pilpres 2019. Selain itu juga perilaku represif aparat penegak hukum kepada mahasiswa saat demonstrasi menyikapi RUU dan UU kontroversial dan kepada rakyat selama kerusuhan di Papua.
Bidang ekonomi, Kelompok Cipayung menyoroti mangkraknya investasi yang masuk ke Indonesia. Serta menyarankan pemerintah agar waspada terhadap proyeksi lambatnya pertumbuhan ekonomi global dan konsekuensi perang dagang pasca Pemilu Amerika Serikat 2020.
Untuk bidang hukum, Kelompok Cipayung mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama kawal 50 RUU yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Beberapa RUU tersebut menjadi kontroversi publik, misalnya RUU pertanahan yang berpotensi mengamputasi UU 5/1960 tentang Pokok Agraria.
Kemudian di bidang sosial, Kelompok Cipayung mengingatkan pemerintah perihal jumlah pengangguran yang tinggi hampir 5,28 persen dan ketimpangan ekonomi dan sosial yang besar. Menimbang kemajuan progres Revolusi Industri 4.0, bukan tidak mungkin kondisi tersebut memburuk.
Begitu juga bidang pertahanan dan keamanan, Kelompok Cipayung melihat kasus di Laut Cina Selatan. Belum lama, kapal penjaga Pantai Tiongkok sampai masuk ke wilayah Natuna. (Rmol)
