Ridhmedia - Pemerintah seperti tidak satu suara dalam memberi pernyataan sikap mengenai pelanggaran pemerintah komunis China di wilayah kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.
Selain berbeda, pernyataan yang diberikan ke publik juga sering bertentangan. Misalnya Presiden Joko Widodo dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menginginkan soft diplomasi dan tidak ingin masalah di Natuna dibesar-besarkan.
Menteri Pertahanan prabowo Subianto menyatakan akan ikut dengan arahan
Tapi di satu sisi, Menko Polhukam Mahfud MD tegas menolak menolak diplomasi dan Menlu Retno menegaskan tidak mengakui klaim China.
“Ada menteri bilang jangan ribut, presiden bilang soft diplomacy, menkopolhukam tolak diplomasi, Menhan ikut arahan presiden, menlu bersikap tegas,” singgung mantan Ketua DPR Marzuki Alie yang tampak bingung dengan sikap pemerintah, dalam akun Twitter pribadinya, Senin (6/1).
Menurutnya, semua menteri di kabinet harus sejalan dengan presiden. Sebab, mereka semua masih dalam naungan Kabinet Indonesia Maju. Artinya, harus satu suara dalam bersikap, terutama menyikapi kedaulatan negara yang dilanggar.
“Ini kabinet Indonesia Maju. Ayo para menteri, siapa yang presiden sebenarnya,” pungkasnya. (Rmol)
