Ridhmedia - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Fadli Zon berkomentar terkait kunjungan Presiden Jokowi ke Kabupaten Natuna hari ini, Rabu (8/1). Sebagaimana diketahui, Natuna belakangan memanas akibat kapal China memasuki perairan tersebut.
Fadli berharap, kunjungan Jokowi itu memberikan dampak positif.
"Cuma kan apakah bisa dianggap mempunyai efek deterrence (efek gentar) apa tidak, kalau dianggap tidak, menurut saya ini membuat kita justru semakin tidak berwibawa," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/1).
"Kunjungan seorang Presiden ke wilayah yang dianggap merupakan wilayah yang disengketakan, harusnya mempunyai dampak luas, yang besar, dan harusnya berwibawa," tambahnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, posisi Natuna sudah jelas. Bahwa Indonesia tidak mengakui sembilan garis putus atau nine dash line yang diklaim China di perairan Natuna.
Menurut Fadli, tindakan Indonesia saat ini tinggal menegakkan hukum di Natuna dengan mengerahkan kekuatan kita yang ada di sana seperti patroli dari aparat terkait.
"Jadi menurut saya satu-satunya cara adalah membuat kekuatan di sana mengerahkan kapal-kapal kita di sana," tuturnya.
Lebih lanjut, Anggota Komisi I itu menantikan dampak dari kunjungan Jokowi ke Natuna itu. Fadli penasaran apakah masih ada yang mencuri ikan atau tidak usai kunjungan tersebut.
"Ya kita lihat nanti dampaknya beberapa waktu ke depan, kalau ternyata masih ada kapal-kapal yang terus melintas batas tidak pada tempatnya, secara ilegal, berarti kunjungan itu kan dianggap tidak ada oleh mereka," pungkas Fadli. [kp]
