Ridhmedia - Pemerintah Jepang siap menghibahkan kapal pengawas perikanan kepada Indonesia. Kapal itu akan membantu dan mendukung berbagai kegiatan pengamanan di wilayah perairan Laut Natuna, Kepulauan Riau.
Rencana hibah kapal menjadi salah satu kesepakatan kerja sama Jepang dengan Indonesia mengenai pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di enam pulau terluar Indonesia. Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu menyampaikan hal tersebut dalam pertemuannya dengan Menlu Retno Marsudi di Jakarta, Jumat (10/1/2020).
“Khusus untuk Natuna, selain industri perikanan, Jepang akan membantu hibah kapal pengawas perikanan dan jajaki pengembangan industri pariwisata,” kata Retno, dikutip dari laman resmi Setkab, Sabtu (11/1/2020).
Isu Natuna memanas setelah kapal-kapal ikan asal China memasuki perairan wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia. Kapal-kapal ikan itu melakukan aktivitas illegal fisihing dengan dikawal oleh cost guard China.
Pelanggaran kedaulatan RI itu juga direspons Presiden Joko Widodo. Kepala Negara kembali mendatangi Natuna, Rabu (8/1/2020) untuk memantau langsung situasi kawasan. Jokowi menegaskan Indonesia memilik hak berdaulat atas wilayahnya.
Dalam pertemuannya dengan Retno, Motegi juga menyampaikan komitmen Jepang untuk mendukung prioritas Pemerintah Indonesia di bidang ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) serta terus memperluas investasinya.
Komitmen itu juga mencakup dukungan modernisasi industri dan keinginan Indonesia menjadi hub re-ekspor produk manufaktur Jepang di kawasan. Indonesia menyambut baik pula ketertarikan Jepang pada pembangunan Ibu Kota baru.
“Saya mengundang Jepang untuk mengembangkan konsep smart metropolis Ibu Kota baru, seperti klaster pendidikan (science city) dan kota berdimensi hutan (forest city),” ucap Retno.
Sementara itu Motegi menyampaikan kesiapan negaranya untuk mendukung program prioritas Indonesia untuk mewujudkan SDM unggul. Kedua negara juga akan terus meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.
“Jepang siap berikan dukungan untuk pengembangan pelatihan vokasi dan pelatihan Bahasa Jepang, termasuk bagi ASN (Aparatur Sipil Negara) dan tenaga kerja terampil Indonesia yang akan dikirim ke Jepang,” kata Motegi.
Untuk membahas penguatan kerja sama di sektor-sektor strategis, kedua Menlu sepakat untuk membentuk mekanisme dialog di tingkat wakil menteri luar negeri.
Selain membahas kerja sama bilateral, kedua Menlu juga melakukan tukar pikiran mengenai situasi di kawasan dan global, antara lain kerja sama Indo-Pasifik, Rakhine State, situasi di Timor Tengah dan Laut China Selatan. Jepang merupakan mitra dagang dan investasi terbesar kedua Indonesia.
Pada periode Januari-September 2019, nilai perdagangan bilateral sebesar 23,85 miliar dolar AS dan nilai investasi Jepang mencapai 3,24 miliar dolar AS dari 2810 proyek.[in]
