Ridhmedia - Republik Rakyat China mengklaim sebagian perairan Natuna Indonesia sebagai wilayahnya. Kapal aparat (coast guard) China masuk ke laut Natuna. Bagaimana penjagaan TNI di laut Natuna?
"TNI meningkatkan kesiapsiagaan dengan cara meningkatkan sistem penginderaan dan sistem deteksi dini," kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Sisriadi kepada detikcom, Kamis (2/1/2020).
Peningkatan kesiapsiagaan ini untuk mengantisipasi insiden serupa terjadi lagi. Alat utama sistem persenjataan (alutsista) juga disiagakan. Bukan hanya alutsista berupa kapal-kapal, tapi juga pesawat.
"TNI juga menyiagakan alutsista matra laut dan matra udara yang sudah tergelar di sekitar perairan Natuna," kata Sisriadi. Penggunaan armada-armada tempur TNI berdasarkan prinsip 'economy of force' atau pengerahan secara ekonomis bila diperlukan, sesuai perkembangan situasi dan kebutuhan.
TNI juga berencana mengaktifkan Pusat Informasi Maritim, yang berlokasi di Markas Korps Armada RI I, Jakarta. Bila fasilitas itu sudah aktif, setiap pergerakan yang melanggar teritori di laut bisa diketahui.
"Dalam waktu dekat TNI akan mengoperasikan Pusat Informasi Maritim, yang salah satu fungsinya adalah melakukan deteksi dan identifikasi setiap wahana laut yang masuk ke perairan kita," kata Sisriadi.
Sebelumnya, juru bicara Kemlu RRC, Geng Shuang, telah menyampaikan tanggapan atas dipanggilnya Dubes RRC oleh Kemlu RI, juga atas nota keberatan RI ke China soal sengketa di Natuna. Menurut Geng, perairan di sekitar Kepulauan Nansha (Spratly Islands) masih menjadi milik China. Dubesnya di Jakarta juga menegaskan itu ke Kemlu RI.
Kemlu RI telah merilis siaran pers pada Rabu (1/1/2020) kemarin, isinya adalah bantahan atas klaim China. Indonesia kembali menegaskan penolakannya terhadap klaim historis China di perairan Natuna. Menurutnya, klaim China adalah klaim sepihak (unilateral). [dtk]
