Ridhmedia - Kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Natuna beberapa hari lalu membawa pesan bagi publik Indonesia, bukan pemerintah China.
Hal itu berbeda dengan rapat yang dilakukan oleh Jokowi di atas KRI di perairan Natuna pada 2016 yang pesannya ditujukan kepada pemerintah China.
Demikian yang dikatakan oleh Gurubesar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana dalam diskusi “Pantang Keok Hadapi Tiongkok” di Upnormal Coffee, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Minggu (12/1).
Menurutnya, pesan kehadiran Jokowi dan rombongan di Natuna kemarin justru ditujukan untuk masyarakat Indonesia.
“Presiden secara sengaja mengatakan tidak ada pelanggaran terhadap kedaulatan, melainkan hak berdaulat di ZEE,” tutur Hikmahanto.
Hal itu dibutuhkan karena beberapa waktu terakhir masyarakat Indonesia memiliki kesalahan pandangan di mana pelanggaran dianggap terjadi di kedaulatan.
Bahkan banyak di antara masyakarat Indonesia yang mendorong pemerintah untuk mengerahkan militer yang bilamana dilakukan justru akan menyalahi aturan.
Menimpali Hikmahanto, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan kehadiran Jokowi merupakan pesan untuk rakyat Indonesia, khususnya nelayan. Bahwa pemerintah menjamin perlindungan dari nelayan Indonesia.
“Kehadiran presiden memberikan kepastian jaminan perlindungan bagi nelayan Indonesia,” ujar Ali. (*)
