 |
RIDHMEDIA - Pembentukan Tim Kuasa Hukum PDI Perjuangan untuk mengawal kasus dugaan suap KPU yang melibatkan caleg PDIP Harun Masiku dinilai sebagai bentuk perlawanan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penilaian itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedy Kurnia Syah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Rabu (22/1).
"Pembentukan tim hukum PDIP ini jelas upaya melawan KPK," kata Dedy.
Selain itu, pembentukan ini juga dilatari upaya untuk melindungi dugaan keterlibatan elite partai berlambang banteng itu. Terlebih, nama Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto turut disebut-sebut dalam kasus ini.
"Pembentukan tim hukum PDIP ini jelas upaya melindungi tokoh-tokoh partai agar tidak mudah dijangkau KPK," sambung pengamat politik dari Universitas Telkom ini.
Menurut Dedy, munculnya nama Hasto Kristiyanto tentu bisa menjadi pintu masuk untuk menelusuri nama-nama besar lainnya di PDI Perjuangan.
"Tentu saja, dan sangat memungkinkan adanya keterlibatan elit PDIP dalam hal ini," pungkasnya. [rmol]
