Ridhmedia - Pemprov Kepulauan Riau (Kepri) mengecam manuver China di perairan Natuna. Manuver kapal-kapal China dinilai merugikan masyarakat, daerah, dan negara.
Pelaksana Tugas Gubernur Kepri Isdianto mengatakan, aktivitas nelayan China yang dikawal coast guard di Natuna menimbulkan kerugian yang besar. Sebab aktivitas penangkapan ikan dilakukan secara ilegal.
"Saya atas nama masyarakat Kepri mengecam keras klaim China terhadap perairan di Natuna, yang secara hukum seharusnya masuk wilayah Indonesia. Pemerintah China semestinya mematuhi itu," tegasnya dikutip Antara, Selasa (7/1/2020).
Isdianto menegaskan dirinya tidak rela wilayah kedaulatan NKRI diusik oleh negara lain, apalagi sampai diklaim China. Karena itu, dia terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait langkah-langkah yang akan ditempuh.
Pemprov Kepri juga menunggu arahan maupun instruksi dari pusat terkait permasalahan.
"Sejengkal pun wilayah NKRI harus dijaga, dikawal. Kepri tidak rela itu diganggu," tegasnya.
Isdianto menegaskan Pemprov Kepri tidak dapat melakukan banyak hal dalam menangani permasalahan itu, karena sektor pertahanan keamanan merupakan kewenangan pemerintah pusat dan TNI.
"Namun kami siap memberi dukungan penuh agar permasalahan itu dapat cepat diselesaikan," katanya.
Isdianto sore nanti bertolak ke Natuna untuk mendampingi Presiden RI Joko Widodo yang dikabarkan akan melakukan kunjungan kerja pada Rabu (8/1).
"Saya akan sampaikan berbagai hal penting kepada presiden terkait Natuna," tuturnya.(dtk)
