Ridhmedia - Pemerintah Indonesia menegaskan China telah melakukan pelanggaran batas wilayah di Laut Natuna. TNI pun melaksanakan operasi siaga tempur terkait dengan adanya pelanggaran di kawasan tersebut.
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya Yudo Margono, mengatakan operasi siaga tempur dilaksanakan oleh Koarmada 1 dan Koopsau 1 dengan Alutsista yang sudah digelar, yaitu tiga KRI dan satu Pesawat intai maritim dan satu pesawat Boeing TNI AU. Dua KRI lagi masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju Natuna.
"Selanjutnya dikatakan Pangkogabwilhan I bahwa operasi ini digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) laut Natuna Utara," demikian keterangan tertulis yang disampaikan Kabid Penum Puspen TNI, Kolonel Sus Taibur Rahman, Jumat (3/1/2020).
Yudo mengatakan wilayah Natuna Utara saat ini menjadi perhatian bersama. Oleh karena itu, operasi siaga tempur diarahkan ke Natuna Utara mulai 2020.
"Operasi ini merupakan salah satu dari 18 operasi yang akan dilaksanakan Kogabwilhan I di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya," imbuhnya.
Sebagai informasi, China sendiri mengklaim daerah yang dilalui kapalnya di Natuna merupakan daerah teritorinya sendiri. China mengklaim ada garis Nine Dash alias sembilan garis putus-putus, hal ini lah yang membuat permasalahan ini menjadi panas.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan, masuknya kapal ikan China ke perairan Natuna telah melakukan pelanggaran batas wilayah dalam Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia. Wilayah itu ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).
Padahal, China merupakan salah satu partisipan dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi China untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982.
Kalau TNI terlihat sudah sangat siap siaga untuk bertempur. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto justru sebaliknya.
Respons Prabowo
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sendiri menanggapi santai masalah ini. Menurutnya semua orang harus tenang, tidak akan ada yang terganggu karena masalah ini. Termasuk investasi dari China.
"Kita cool (tenang) saja. Kita santai kok ya," kata Prabowo di kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020)
Prabowo sendiri menyatakan pihaknya sedang mengusahakan semua masalah di Natuna bisa selesai dengan baik. Dengan catatan damai tentunya. Pasalnya menurut Prabowo, China merupakan salah satu sahabat Indonesia.
"Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat," ungkap Prabowo.
Luhut: Nggak Usah Dibesar-besarin
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta jangan terlalu membesar-besarkan masalah di Natuna. Menurutnya, kejadian ini menjadi bahan introspeksi pemerintah karena kurang menempatkan kapal penjaga di Natuna. Luhut menegaskan pemerintah pun sedang melakukan peningkatan mutu pada Badan Keamanan Laut.
"Sebenarnya enggak usah dibesar-besarin lah. Kalau soal kehadiran kapal itu, sebenarnya kan kita juga kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE kita itu. Sekarang memang coast guard kita itu," ungkap Luhut, di kantornya, Jumat (3/1/2020).
"Bakamla sedang diproses supaya betul-betul menjadi coast guard yang besar sekaligus dengan peralatannya," katanya.
Menurutnya, kalau tidak ada penjagaan di Natuna jelas saja kapal negara lain bisa masuk dengan mudah. Menurutnya hal itu terjadi karena belum ada kapal penjaga yang cukup
"Ya kalau kita nggak hadir kan orang hadir. Jadi kita sebenarnya yang paling marah pertama itu pada diri kita sendiri. Kita punya kapal belum cukup," ungkap Luhut.
China sendiri mengklaim daerah yang dilalui kapalnya di Natuna merupakan daerah teritorinya sendiri. China mengklaim ada garis Nine Dash alias sembilan garis putus-putus. Luhut sendiri menyatakan pemerintah Indonesia tidak pernah mengakui klaim tersebut.
"Nggak pernah kita ngakuin dari mulai Natuna. Nggak ada kita, nggak pernah tahu ada klaim itu, kita enggak pernah ngakuin itu. Sebenarnya sederhana kok jadi nggak usah terlalu diributin," kata Luhut. [dtk]
