Ridhmedia - Presiden PKS, Sohibul Iman, menyoroti tanggapan para menteri Kabinet Indonesia Maju soal klaim China atas Natuna. Sohibul menyinggung soal pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang dia nilai tak tegas karena menyebut China sebagai sahabat.
"Jadi kalau diksinya dia (China) sahabat, jangan dibesar-besarkan, itu nggak ada ketegasan sama sekali. Walau kemudian alasan ini adalah bagian dari diplomasi, yang harus diplomasi seperti itu justru Menlu (Menteri Luar Negeri) sebetulnya, yang ini harusnya lebih tegas, kok terbalik. Menlu tegas, malah yang ini justru berdiplomasi," kata Sohibul di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (6/1/2020).
Sohibul sepakat dengan sikap Menlu Retno Marsudi. Sohibul menyebut pesan yang disampaikan Retno kepada wartawan terkait persoalan Natuna jelas.
"Nggak jauh-jauh, ikuti saja seperti yang disampaikan Ibu Retno, jelas. Ibu Retno message-nya jelas, diksi yang dipakai juga bagus," ucap dia.
Menurut Sohibul, tanggapan para menteri yang tak seragam membuat Indonesia terlihat lemah di mata negara lain.
"Jangan dibiarkan pendapat ini beragam begitu saja. Karena itu akan melemahkan kita, dari sisi pihak luar, mereka akan sangat enjoy melihat di antara pejabat sendiri berbeda pendapat," ujar Sohibul.
Dia berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi instruksi agar para menterinya menyatakan tanggapan yang senada soal klaim China atas Natuna. "Kita minta Pak Jokowi meningkatkan pengelolaan pemerintahannya itu dengan menyatukan pendapat di antara mereka," katanya.
Sebelumnya, Prabowo Subianto menyatakan pihaknya sedang mengusahakan semua masalah di Natuna bisa selesai dengan baik. Dengan catatan, damai tentunya.
"Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat," ungkap Prabowo di kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jumat (3/1).
Sementara itu, Retno menegaskan tidak akan pernah mengakui klaim China atas perairan Natuna.
"Terkait nine dash line yang diklaim Tiongkok, sampai kapan pun juga Indonesia tidak akan mengakui dan apa yang disampaikan Pak Presiden (Joko Widodo) bahwa itu bukan hal yang harus dikompromikan karena sudah jelas hak berdaulat kita sudah jelas," ujar Menlu Retno Marsudi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, hari ini. [dt]
