RIDHMEDIA - Polri kembali melakukan mutasi dan promosi sejumlah pejabat tinggi (pati) hingga perwira menengah (pamen). Salah satu rotasi jabatan terjadi di Polres Natuna.
Apakah pergantian ini terkait demonstrasi warga di Natuna yang menolak kedatangan warga negara Indonesia (WNI) dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China?
"Nggak ada (kaitannya dengan demo). Mutasi biasa dalam organisasi," tegas Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Argo Yuwono, lewat pesan singkat, Selasa (4/2/2020).
Pergantian posisi di Polres Natuna ini tercantum dalam Surat Telegram Nomor ST/387/II/KEP./2020 tertanggal Senin (3/2). Surat tersebut ditandatangani atas nama Kapolri, AS SDM Kapolri, Irjen Eko Indra Heri.
AKBP Nugroho Dwi Karyanto yang saat ini menjabat sebagai Kapolres Natuna diangkat menjadi Kapolres Asahan. Posisinya diganti AKBP Ike Krisnadian yang sebelumnya menjabat sebagai Direskrimum Polda Kepulauan Riau.
Mutasi di lingkungan Polda Kepri juga terjadi di Polres Lingga. AKBP Joko Adi Nugroho yang sebelumnya menjabat Kapolres Lingga diangkat menjadi Kabagwatpers Rosdim Polda Kepri. Posisi Kapolres Lingga kemudian diisi AKBP Boy Herlambang yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Bintan. Mutasi ini tercantum dalam Surat Telegram Nomor ST/388/II/KEP./2020 tertanggal Senin (3/2).
Sebelumnya diberitakan, mutasi juga terjadi di tingkatan Polda. Ada sebanyak delapan kapolda baru yang dirotasi.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono sebelumnya membenarkan mutasi itu. Argo mengatakan mutasi hingga promosi ini merupakan hal yang biasa.
"Mutasi perwira tinggi, pejabat utama polda, dan para kapolres adalah hal yang alami dalam organisasi Polri sebagai tour of duty and tour of area, penyegaran, promosi, dan dalam rangka meningkatkan performa kinerja organisasi menuju SDM unggul dan promoter," kata Argo saat dimintai konfirmasi.
Sebelumnya, warga Natuna menggelar demo menolak wilayahnya menjadi tempat observasi 238 WNI yang dievakuasi dari Wuhan karena merebaknya virus Corona. Demo digelar warga di Lanud Raden Sadjad, juga di kantor DPRD Natuna.
Pendemo menegaskan tidak pernah bermaksud menolak WNI dari Wuhan, China, yang dievakuasi karena merebaknya virus Corona. Tapi pedemo meminta agar lokasi observasi benar-benar jauh dari permukiman guna mengantisipasi munculnya dampak kesehatan.
Warga Natuna yang ditemui Bupati Abdul Hamid Rizal meminta Pemkab meneruskan aspirasi ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka juga meminta pemerintah daerah dan pusat memberi kompensasi berupa jaminan kesehatan, seperti layanan kesehatan darurat, kemudian mendatangkan psikiater untuk masyarakat Natuna.[dtk]
