RIDHMEDIA - Pesawat Batik Air yang membawa 241 orang WNI yang dievakuasi karena merebaknya virus corona bertolak dari Wuhan, Hubei, China ke Indonesia. Rencananya, pesawat akan mendarat di Bandara Hang Nadim Batam sebelum perjalanan WNI berlanjut ke Natuna, Kepulauan Riau (Kepri).
Dari jadwal susunan acara Kemenkes terkait pemulangan WNI, pesawat yang membawa WNI itu bertolak dari Bandara Internasional Tianhe, Wuhan sekitar pukul 05.00 waktu setempat.
"Infonya sudah (bertolak ke Indonesia). Monitoring dilakukan oleh Kemenlu. Setelah sampai Batam baru kita yang monitor," ujar Sekretaris Sesditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes, dr Achmad Yurianto saat dihubungi, Minggu (2/2/2020).
Pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) juga membenarkan informasi tersebut. Kemenlu menyebut pesawat evakuasi WNI dari Wuhan sudah bertolak ke Indonesia.
"Kalau dari rentang waktu untuk proses pemulangan yang disepakati dengan otoritas Tiongkok, pesawat tampaknya sudah meninggalkan Wuhan," kata Plt Jubir Kemenlu Faizasyah saat dikonfirmasi.
"Otoritas bandara memberikan slot waktu take off dan landing yang tertentu untuk setiap pesawat," imbuhnya.
Dubes Indonesia untuk China Djauhari Oratmangun sebelumnya menjelaskan para WNI tersebut mengikut pemeriksaan imigrasi sebelum terbang ke Indonesia.
Pesawat sebelumnya lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 13.00 WIB, Sabtu (1/2/2020). Pesawat tersebut mendarat di Bandara Internasional Tianhe, Wuhan, pukul 19.00 waktu setempat.
Pemerintah memastikan WNI yang dievakuasi dari Wuhan, China, dalam kondisi sehat, tidak terinfeksi virus Corona. Prosedur pengamanan dilakukan ketat terhadap WNI yang pulang dari China.
"Mereka yang dipulangkan betul-betul sehat. Jika (mereka) tidak sehat, otoritas China pasti tidak mengizinkan. Pemeriksaan sebelum masuk pesawat dilakukan secara berlapis," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.
Pemberlakuan prosedur ketat bagi WNI dari Wuhan, China, ditegaskan Doni sebagai bentuk komitmen pemerintah memastikan semua warga terlindungi.
"Semua barang, pakaian, dari China akan digantikan dengan pakaian baru di Indonesia. Barang-barang bawaan, perlengkapan, mereka langsung dimusnahkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," kata Doni.
Sedangkan Presiden Jokowi lewat akun Instagram mengatakan proses evakuasi WNI di Wuhan sesuai dengan protokol kesehatan.
"Sebelum kembali ke Tanah Air nanti, serangkaian pemeriksaan kesehatan akan dilakukan sekali lagi untuk memastikan mereka dalam kondisi sehat. Begitupun setiba di Indonesia, mereka akan menjalani proses sesuai protokol kesehatan, sebelum mereka kembali ke keluarga," sambung dia.
Jokowi menyebut penjemputan WNI yang tertahan akibat virus Corona ini sebagai misi kemanusiaan. Dia meminta doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar proses evakuasi berjalan lancar.
"Misi penjemputan ini adalah misi yang sangat mulia, yang akan dijalankan dengan penuh kedisiplinan. Dalam pesawat penjemput ini, kita juga mengirimkan berbagai peralatan untuk pemerintah Tiongkok melalui Hubei Charity Foundation, seperti masker dan surgical unit," ujar dia
Tapi penolakan lokasi observasi WNI dari Wuhan, China mendapat penolakan dari warga. warga menggelar demo menolak wilayahnya menjadi tempat observasi 241 WNI yang dievakuasi dari Wuhan di Lanud Raden Sadjad dan kantor DPRD Natuna.
"Ini yang jadi permasalahan itu miskomunikasi karena tidak didudukkan penjelasan dari awal. Kalau dari awal ada transparansi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, mungkin tidak terjadi hal seperti ini," kata Wabup Natuna Ngesti Yuni Suprapti.
Wabup Natuna mengatakan masyarakat yang tak terima atas keputusan pemerintah menjadikan wilayahnya sebagai lokasi observasi menggelar aksi sejak Jumat (31/1) malam. Warga, ditegaskan Wabup Ngesti, menuntut penjelasan lengkap soal penanganan WNI dari Wuhan.
"Kalau ada argumen, alasan itu dijelaskan alasannya. Misal Natuna penduduknya sedikit, ini tidak masuk akal. Kami juga manusia, kami juga penduduk Indonesia, kami punya hak untuk berpendapat, untuk menolak," tegas Ngesti.(dtk)
