[] Ternyata, penyerahan mandat kepada Presiden bukan berarti mundur dari posisi pimpinan KPK. Dan pimpinan yang sudah menyatakan mundur bukan pula berarti mundur, tapi sedang cuti. Jadi, penyerahan mandat dan mundur itu sejenis reaksi apa? Petantang-petenteng, provokasi, ingin rusuh, atau apa?
Kain hitam yang menutup merek KPK di gedung KPK sudah dibuka. Dibuka secara paksa pula. Pimpinan KPK kembali berkirim surat kepada dewan perwakilan rakyat semoga dilibatkan dan dikirim poin-poin yang mau dibahas dalam Revisi UU KPK. Lupa, jika mereka sudah menyerahkan mendat. Berarti, penyerahan mandat itu, betul-betul sudah batal.
Berarti, berkirim surat itu lanjutan dari manuver yang entah jilid ke berapa? Tujuannya, bukan sekadar dilibatkan, ikut membahas, tapi tetap menolak atau bahasa halusnya menunda Revisi UU KPK itu. Bukan pembuat UU, tapi merasa penting dilibatkan sesudah sebelum terang-terangan menolak sebab aneka macam alasan.
Sementara pintu istana Presiden terus saja digedor dengan aneka macam macam protes dari penentang Revisi UU KPK, terutama di kampus-kampus. Kampus-kampus yang sebelumnya tertutup dengan aneka macam agresi politik praktis, sekarang justru diberikan karpet merah. Kampus-kampus menjadi seakan-akan pejuang rakyat.
Padahal, rakyat sudah usang menderita. Terbaru kasup asap, rencana kenaikan BPJS, kisruh di Papua, dan lain-lain, kampus-kampus seakan-akan tak peduli. Kini, merasa paling peduli pula dengan masa depan republik. Tak sekadar dosen biasa, dikabarkan guru besar pun berani ikut ambil bagian, semoga pintu istana Presiden jebol oleh tuntutan mereka.
Padahal KPK itu sudah beroperasi selama 17 tahun, bukan gres setahun dua tahun. Tapi tetap saja ingin diharapkan hingga batas waktu yang tak ditentukan. Manuver-manuver ini belum akan berhenti, hingga tuntutan dipenuhi. Berbagai cara akan ditempuh, keras dan halus. Apakah kasus-kasus tertentu akan dijadikan manuver juga, kita lihat saja? Dan apakah pintu istana Presiden alhasil jebol? Agaknya masih panjang permainan.
17/09/2019
Oleh: Erizal
