RIDHMEDIA - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengomentari sistem e-budgeting yang dinilai bermasalah oleh Gubernur Anies Baswedan. Menurut Ahok, sistem e-budgeting berjalan baik jika tidak ada niat melaksanakan korupsi.
"Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark up, apalagi maling. Untuk mencegah korupsi, cuma ada satu kata, transparansi sistem yang ada," ucap Ahok ketika dihubungi, Kamis (31/10/2019).
Diketahui, sistem e-budgeting awal kali digagas oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Saat itu, Ahok menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Ahok pun menyebut banyak orang ketika ini sudah paham e-budgeting. Ia juga tidak mau berkomentar lebih jauh.
"Ternyata banyak (yang) sudah viral, orang-orang yang pintar serta tahu sistem e-budgeting. jika aku sudah lupa barangkali kelamaan belajar ilmu lain di Mako Brimob," kata Ahok.
Sebelumnya, Anies menilai masalah penganggaran sudah terjadi selama bertahun-tahun serta pangkalnya ada di sistem. Ia merasa mendapat 'warisan'.
"Kan ditemukan juga di era-era sebelumnya. Selalu seperti ini. Karenanya, menurut saya, saya tidak bakal meninggalkan ini ke gubernur sesudahnya, PR ini. Karena saya menerima warisan nih, sistem ini. Aku tidak mau meninggalkan sistem ini buat gubernur berikutnya," ucap Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (30/10) kemarin.
Ia mengaku Sudah meneliti anggaran itu satu per satu dengan anak buahnya. Tapi dia memilih tidak memarahi anak buahnya di depan publik gara-gara usulan anggaran aneh bisa muncul di KUA-PPAS.
"Sebenarnya kelihatan keren sih marahin anak buahnya, tapi bukan itu yang saya cari, tapi yang saya cari adalah, ini ada masalahnya ini perlu dikoreksi karna mengandalkan manual," kata Anies.[dtk]
