RIDHMEDIA - Anggota DPRD Jakarta dari fraksi PSI, William Aditya Sarana, mengaku heran soal anggaran lem aibon mencapai Rp 82 miliar buat 37.500 orang. Dia mempertanyakan tujuan dari adanya anggaran tersebut.
Willam mendapatkan akses buat membuka draf Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020. Dalam draf tersebut tertuliskan lem aibon direncanakan dibeli Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI buat 37.500 orang.
"Lem aibon itu dibeli buat 37.500 murid di DKI Jakarta. Artinya Dinas Pendidikan mensuplai 2 kaleng lem Aibon per murid setiap bulanya," ujar William lewat akun sosial media instagramnya, @willsarana, Selasa (29/10/2019).
Dalam unggahannya, ia menampilkan tangkapan layar yang berisi draf soal lem aibon itu. Dia lantas mempertanyakan buat apa lem aibon diberikan setiap bulan bagi siswa.
"Buat apa murid-murid kita disuplai 2 kaleng lem aibon tiap bulanya? Tolong jelaskan," tuturnya.
Untuk diketahui, KUA-PPAS dapat dibuka lewat portal situs resmi penyedia data Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI, apbd.jakarta.go.id.
Dalam situs tersebut dituliskan, lem aibon itu dianggarkan buat 37.500 orang. Harga satuannya disebutkan sejumlah Rp 184.000.
Pengadaan lem aibon ini buat 12 bulan atau 1 tahun. Totalnya buat anggaran ini dituliskan sebesar Rp 82,800,000.
Untuk diketahui, bukan cuma kali ini anggaran dalam KUA-PPAS 2020 Pemprov DKI menuai kontroversi.
 |
| Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali membuat anggaran kontroversial. Kali ini, Pemprov DKI lewat Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat, membuat anggaran buat membeli lem aibon dengan total biaya mencapai Rp 82 miliar. |
Sebelumnya, terdapat beberapa pengajuan anggaran yang membengkak, salah satunya yaitu anggaran buat tim gubernur buat percepatan pembanguan (TGUPP) yang naik dari Rp 7,5 Miliar menjadi Rp 26,5 miliar. Setelah ramai dikritik besaran anggaran ini direvisi menjadi Rp 21 miliar.
tidak cuma anggaran buat TGUPP, anggaran pengadaan antivirus serta pembelian data base juga menjadi sasaran kritik lantaran mencapai Rp 12 Miliar.
Sedangakan anggaran lainnya yang dinilai terlampau besar yaitu anggaran renovasi rumah dinas Gubernur sebesar Rp 2,4 miliar. [sc]
