[RIDHMEDIA] Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tidak bakal menggunakan sistem penganggaran elektronik e-budgeting yang digunakan Pemprov DKI.
Menurut Anies, sistem yang awal kali diterapkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ini bukan teknologi terbaik buat digunakan dalam penyusunan APBD.
"Saya tidak bakal meninggalkan ini (e-budgeting) ke gubernur sesudahnya, PR ini. Karena bahwa saya menerima warisan nih, sistem ini, saya tidak mau meninggalkan sistem ini buat gubernur berikutnya, agar gubernur berikutnya tidak menemukan masalah yang sama dengan yang saya alami," ujar Anies di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019.
Anies menyampaikan, ia bakal selekasnya mengembangkan sistem penganggaran cerdas yang bisa lebih efektif mencegah adanya ajuan janggal. Sistem, bakal secara otomatis mendeteksi ajuan janggal, sehingga tidak dibutuhkan lagi verifikasi manual yang masih memungkinkan lolosnya ajuan yang salah.
"(Di sistem yang baru) begitu ada masalah, langsung nyala, red light. Begitu ada angka yang tidak masuk akal, langsung muncul warning. Kan bisa diketahui. Ini tinggal dibuat algoritma saja," ujar mantan Mendikbud ini.
Anies juga mengemukakan, di sistem e-budgeting, digitalisasi sekadar dilakukan terhadap input anggaran. Anies menengarai, lolosnya verifikasi yang masih dilakukan manual yaitu karna munculnya ajuan-ajuan janggal buat APBD DKI 2020.
"Jadi seharusnya, sistem digital itu yaitu sistem yang cerdas juga. Hari ini (e-budgeting) sistemnya digital, tapi bukan sistem yang cerdas," ujar Anies. [Vivanews]
