[RIDHMEDIA] Isu radikalisme seperti menjadi konsen utama pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin. Sejumlah menteri bahkan dengan tegas menyebut bakal fokus bekerja buat menangkal radikalisme.
Salah satunya Menteri Agama Fachrul Razi. Mantan wakil panglima TNI itu dengan tegas mengakui diberi tugas Presiden Jokowi buat mencari terobosan dalam menangkal radikalisme.
Bagi tokoh nasional DR Rizal Ramli, isu radikalisme yang didengungkan pemerintah bukan hal yang aneh. Menurutnya, isu ini bakal terus dimainkan dalam setahun pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin.
“Setahun kedepan agaknya bakal digoreng terus isu 3R (radikalisasi, radikulisasi & radikolisasi),” sindirnya dalam akun Twitter pribadi sesaat lalu, Minggu (27/10/2019).
Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu mengaku Sudah mencium ada maksud lain dari pemerintah dengan terus mendengungkan isu radikalisme yakni buat menutupi masalah ekonomi yang nyungsep.
“Supaya soal-soal ekonomi, kemiskinan, soal-soal sosial lain menjadi tak penting,” ujarnya.
Setahun kedepan agaknya bakal digoreng terus isu 3R (Radikalisasi, Radikulisasi & Radikolisasi) 😀 Supaya soal2 ekonomi, kemiskinan soal2 sosial lain menjadi tak penting.— Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) October 27, 2019
rad·i·cal·ism: the beliefs or actions of people who advocate thorough or complete political or social reform
Prediksi RR terbukti bukan sembarangan. Pasalnya, baru empat hari dilantik menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju, Sri Mulyani Sudah mengumumkan rencana bakal menerbitkan surat utang berdenominasi valuta asing atau global bond.
tahap Sri Mulyani itu diambil karna Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN) 2019 mengalami defisit sementara kebutuhan negara membengkak.
Defisit tersebut berasal dari belanja negara sebesar Rp 2.461,1 triliun, sementara pendapatan cuma sebesar Rp 1.189,3 triliun.
Di acara dialog yang disiarkan CNNIndonesia, Rizal Ramli juga menguliti 'Tim Ekonomi' Kabinet Baru Jokowi-Ma'ruf yang disebutnya tak bisa mengangkat ekonomi.
[Rizal Ramli 'Kuliti' Menteri Ekonomi Baru Jokowi]
