RIDHMEDIA - Sistim e-budgeting berkualitas rendah yang digunakan Pemprov DKI Jakarta hasil warisan mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), diduga sebab pengadaan sistim e-budgeting yang buruk, sehingga tak bisa mendeteksi pos anggaran yang sarat dengan korupsi serta pagu anggaran yang mengada-ngada.
"Diduga keras ketika pengadaan pembangunan sistim e-budgeting Pemprov DKI ada dugaan tindak pidana korupsi," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, Jumat (1/11).
Akibat sistim e-budgeting yang tak mutu tersebut, sehingga penempatan anggaran yang dibuat-buat dengan tujuan buat mencuri dana APBD DKI, seperti pengadaan lem merk Aica Aibon sebesar Rp 82 miliar serta pengadaan bolpoin senilai Rp 123 miliar.
"Akibat semua ini sekarang semua menyalahkan Gubernur DKI Anies Baswedan. Nah, Anies menjadi ketiban sial akibat sistim e-budgeting yang buruk yang tak bisa mengawasi sistim pengunaan anggaran yang clean and perform dari penyalahgunaan anggaran," ujar Arief.
Idealnya menurut Arief, sistim e-budgeting memiliki sistim serta kualitas yang bermutu. Dengan demikian, penyalahgunaan pada sebuah wewenang yang ada pada sebuah jabatan, bakal dapat dikenal oleh masyarakat serta auditor BPK.
"Begitu pemborosan terhadap anggaran juga bakal akan dapat berkurang dikarenakan dengan adanya e-budgeting, maka setiap orang bakal melihat apa Sahaja yang berada di dalam e-budgeting serta masyarakat dapat memantau hal tersebut secara langsung," sebut Arief.
"Lah, ini masyarakat tak bisa mengakses e-budgeting Pemprov DKI, jangan-jangan software serta hardware yang dipakai kelas jangkrik," sindirnya menambahkan.
Untuk itu, Arief mengungkapkan, tak tepat menyalahkan Anies yang cuma selaku second user. [rmol]
