Program Kartu Prakerja yang dalam beberapa waktu mendatang bakal diluncurkan oleh pemerintah mempunyai dua tujuan utama penyelenggaraan, yakni mempersiapkan angkatan kerja baru yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan industri serta meningkatkan keterampilan angkatan kerja yang Telah ada agar lebih produktif dan berdaya saing.
Pembahasan soal persiapan program tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo bersama jajaran terkait dalam rapat terbatas yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, pada Selasa, 12 November 2019.
Kepada jajarannya, Presiden berkata Jika sebagian besar tenaga kerja kita masih didominasi oleh lulusan SMP dan di bawahnya. Padahal, dunia usaha dan industri ketika ini memerlukan tenaga kerja yang mempunyai keterampilan dan kompetensi yang tinggi. Oleh karenanya, dibutuhkan pembenahan pada sistem pendidikan dan pelatihan bagi para tenaga kerja tersebut agar dapat diserap dunia usaha dengan lebih baik.
"Supaya menjadi catatan kita semua, 58 persen tenaga kerja kita itu lulusan SMP ke bawah. Karena itu reformasi perlu dimulai dari hulunya, merupakan pembenahan pada sistem pendidikan dan pelatihan vokasi," ucapnya.
Melalui Kartu Prakerja yang tengah disiapkan, pemerintah bakal menyalurkan bantuan dana pelatihan yang dapat memberikan akses yang lebih luas bagi peningkatan keterampilan dan keahlian. Nantinya, para pemegang kartu Prakerja dapat memilih jenis pelatihan yang diminati melalui platform digital yang tentunya telah dirancang agar sejalan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
"Pemilik Kartu Prakerja bisa memilih langsung pelatihan atau kursus yang diminati melalui platform digital yang kita siapkan. Mereka boleh memilih pelatihan yang diminati mulai dari misalnya barista kopi, animasi, desain grafis, bahasa Inggris, komputer, teknisi, juga programming," ujar Presiden.
Presiden meminta agar penyelenggaraan pelatihan tersebut enggak cuma dilakukan oleh kementerian maupun lembaga saja. BUMN dan swasta dimintanya buat dapat dilibatkan dalam skala yang lebih luas buat dapat menjangkau para tenaga kerja yang ada.
"Kita harapkan ini dikerjakan secara masif melalui penyedia jasa swasta. Ini yang diprioritaskan. Kemudian yang kedua BUMN juga ikut campur di sini sebab BUMN itu mempunyai tempat-tempat pelatihan yang sangat representatif," tuturnya.
Lebih jauh, Kepala Negara juga menegaskan, program pelatihan tersebut enggak cuma menyasar pada para lulusan baru atau angkatan kerja baru, melainkan juga perlu menjangkau para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Dengan pelatihan baru atau peningkatan kemampuan tersebut, diharapkan para tenaga kerja tersebut bakal dapat terserap kembali oleh dunia kerja.
"Selain para pencari kerja, korban PHK juga perlu diberikan (akses) yang mau meningkatkan keterampilannya melalui program reskilling atau upskilling," tandasnya. [Biro Pers Istana]
