RIDHMEDIA - Pemerintah China kembali mendapatkan sorotan terhadap dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan kepada warga Muslim Uighur di Xinjiang. Pemerintah Indonesia diminta untuk segera menyikapi masalah ini.
Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana, menilai isu ini sudah menjadi isu internasional. Sehingga Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam sudah sepantasnya mengambil sikap.
"Ini masalah tidak hanya masalah solidaritas Muslim, tetapi HAM sudah diinjak-injak oleh pemerintah China terhadap Uighur. Tidak seharusnya mereka mendapatkan perlakuan yang melanggar HAM," kata Hikmahanto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/12).
Hikmahanto menjelaskan ada sejumlah langkah yang dapat dilakukan Indonesia untuk menekan China. Di antaranya dengan membawa isu ini ke Dewan HAM PBB hingga meminta Dewan Keamanan PBB untuk melakukan sidang darurat.
Berikut 4 hal menurut Hikmahanto yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia untuk menanggapi isu ini:
1. Mempermasalahkan ke Dewan HAM PBB
2. Meminta Dewan Keamanan PBB untuk melakukan sidang darurat mengingat Indonesia adalah anggotanya
3. Menggalang gerakan GNB untuk bersuara dan menentang tindakan pemerintah China atas perlakuan terhadap minoritas Uighur
4. Membatasi pinjaman dari China dan masuknya investasi China, mengingata Indonesia adalah pasar potensial bagi pemeritah dan pelaku usaha China
Isu Uighur di Xinjiang, China, kembali mendapatkan sorotan setelah Wall Street Journal (WSJ) melaporkan pemerintah China melobi sejumlah ormas Islam di Indonesia, termasuk Muhammadiyah, agar tak vokal memprotes dugaan pelanggaran HAM terhadap warga Muslim Uighur.
PP Muhammadiyah pun membantah laporan ini dan menyebut WSJ menyebarkan fitnah. Selain itu, Muhammadiyah juga meminta China tidak lagi melakukan pelanggaran HAM kepada warga Muslim Uighur.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga meminta China untuk terbuka soal dugaan pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur.
"Kita berharap semua pihak terbuka, lebih terbuka, termasuk China. Termasuk di Myanmar juga kita minta lebih terbuka, China juga kita minta lebih terbuka," kata Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (17/12).
"China sudah memberikan alasannya bahwa kamp-kamp mereka bukan untuk indoktrinasi tetapi ya semacam pelatihan, (tapi) itu kata dia. Kita minta nanti lebih terbukalah, tapi prinsip perlindungan HAMnya kita akan tetap mendukung," lanjut Ma'ruf. [kp]
