Dikutip dari aljazeera.com, Mohd Asri mengatakan para politikus dan pemimpin agama dari negara-negara Muslim dunia harus memberikan tekanan ekonomi dan diplomatik lebih besar kepada Beijing atas perlakuannya kepada etnis minoritas Uighur.
“Kita harus melangkah pada cara yang lebih luas, yakni memboikot produk-produk Cina. Mereka (Beijing) tahu kekuatan pembelian kita,” kata Mohd Asri, disela-sela pertemuan Kuala Lumpur Summit di Malaysia.
Menurutnya ada sekitar dua miliar umat Muslim dunia yang bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan dunia. Negara-negara Islam didesak melakukan langkah nyata karena umat Islam etnis Uighur di Cina adalah saudara umat Muslim lain di dunia.
Sebagian besar negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau OKI telah menjadi sasaran kritikan oleh para advokat hak-hak etnis Uighur karena dinilai hanya bergeming atas kasus yang dialami etnis muslim Uighur.
Sebelumnya pada Juli 2019, lebih dari 20 negara untuk pertama kali melakukan pemungutan suara untuk menerbitkan sebuah resolusi. Pemungutan suara itu dilakukan sebelum Dewan HAM PBB menyerukan agar dihentikan penahanan massal etnis Uighur di Xinjiang, Cina.
Sedangkan pada November 2019, Ketua Eksil etnis Uigur Seeropa, Dolkun Isa, mengatakan tidak ada alasan bagi dunia untuk berdiam diri. Dia pun menyerukan agar negara-negara di dunia supaya memutuskan hubungan dagang dengan Beijing.
Laporan PBB menyebut diperkirakan satu juta etnis minoritas Uighur ditahan di Xinjiang. Namun Randall Schriver, pejabat tinggi Kementerian Pertahanan Amerika Serikat untuk wilayah Asia, memperkirakan jumlah etnis Uighur yang ditahan hampir tiga juta orang atau hampir sepertiga dari total 10 juta populasi etnis Uighur.
Aktivis HAM menuding Cina sedang mencoba menghapus bahasa etnis Uighur, budaya dan agama Islam yang mereka anut. Etnis Uighur juga diduga dipaksa melepaskan simbol agama seperti jilbab dan jenggot bagi laki-laki. Pemerintah Cina menyangkal rentetan tuduhan itu. [tempo.co]
