Soal migas ini, adalah faktor terbesar yang mengakibatkan defisit neraca perdagangan selama ini. Tetapi jika ada kilang minyak, Indonesia bisa mengolahnya sendiri. Dengan begitu, Jokowi berkeyakinan defisit neraca perdagangan bisa ditekan bahkan dihilangkan.
Tetapi niatnya membangun kilang minyak, ternyata sudah ia minta ke menteri terkait sejak periode pertamanya menjadi Presiden RI, 2014-2019. Tetapi sayang, hingga selesai periode itu, tidak ada kilang yang berhasil dibangun satu pun.
"Saya sampaikan sebenarnya habis pelantikan yang pertama sudah disampaikan, saya minta kilang ini segera dibangun. Tapi sampai detik ini, dari lima yang ingin kita kerjakan, satu pun nggak ada yang berjalan, satu pun," kata Presiden Jokowi, dalam peresmian pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, di Istana Negara Jakarta, Senin 16 Desember 2019.
Awalnya, ia dijanjikan bahwa kilang minyak itu akan rampung dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Karena tidak dia cek, maka pembangunan itu rupanya tidak pernah terjadi. Jokowi melihat, ada pihak-pihak terkait yang memang ingin Indonesia tetap impor, sementara pelakunya menikmati fee dari kebijakan itu.
"Ini ada yang memang menghendaki kita untuk impor terus," katanya.
Jokowi ingin, dalam lima tahun periode keduanya ini, benar-benar kilang minyak bisa direalisasikan. Karena ada yang mencoba menghalangi dan bermain-main, mantan gubernur DKI itu memastikan akan menggandeng seluruh penegak hukum yang ada.
Ia mengaku, tidak ingin persoalan ini dibiarkan. Maka harus dirampungkan, pekerjaan-pekerjaan yang menurutnya besar dan menentukan Indonesia ke depannya.
"Tapi ini saya tungguin betul. Saya sudah minta kapolri, jaksa agung, ikut nungguin. Nanti saya minta KPK ikut nungguin. Harus rampung pekerjaan besar ini," katanya. [vn]
