Disebutkan dalam artikel media asal Amerika Serikat itu bahwa Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan MUI mendapat “uang diam” sehingga tidak protes atas isu kemanusiaan terhadap etnis Uighur, di Xianjiang, China.
PP Muhammadiyah bahkan mengancam akan menempuh langkah hukum jika tidak ada upaya permintaan maaf dari media tersebut.
Begitu ditegaskan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti saat jumpa pers di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya 62, Jakarta Pusat, Senin (16/12).
"PP Muhammadiyah mendesak agar Wall Street Journal (WSJ) meralat berita tersebut dan meminta maaf kepada warga Muhammadiyah. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, Muhammadiyah akan mengambil langkah hukum sebagaimana mestinya," tegasnya.
Selain itu, PP Muhammadiyah juga meminta kepada Pemerintah China untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi dan akses masyarakat internasional mengenai kebijakan di Xinjiang dan masyakarat Uighur.
Pemerintah China juga diminta untuk menghentikan segala represi pelanggaran HAM, khususnya kepada masyarakat Uighur.
"Pemerintah Tiongkok harus memberikan kebebasan kepada umat muslim untuk melaksanakan ibadah dan memelihara identitas," demikian Muti. [rml]
