Parlemen Eropa mengadopsi resolusi yang mengutuk pengiriman ratusan etnis Uighur dan Kazakh ke kamp pendidikan ulang politik dengan alasan menjaga ketertiban. Badan itu pun menuntut agar pemerintah China segera membebaskan semua tahanan tanpa syarat.
"Parlemen Eropa mendesak pemerintah China untuk segera mengakhiri praktik penahanan sewenang-wenang tanpa dakwaan, persidangan atau putusan bersalah atas pelanggaran pidana," bunyi pernyataan yang dikutip Sindonews dari laman resmi Parlemen Eropa, Jumat (20/12/2019).
Parlemen Eropa juga menyerukan kepada pihak berwenang China untuk memberi para jurnalis independen dan pengamat internasional akses ke provinsi Xinjiang untuk memeriksa situasi di lapangan.
Parlemen Eropa menyatakan keprihatinannya terkait laporan pelecehan yang diterima etnis Uighur di luar negeri oleh otoritas China. Itu dilakukan untuk memaksa mereka memberi tahu warga Uighur lainnya, kembali ke Xinjiang atau membungkam mereka tentang situasi di daerah itu, terkadang dengan menahan anggota keluarga mereka.
Parlemen Eropa pun meminta Uni Eropa untuk mengangkat masalah pelanggaran hak asasi manusia di China pada setiap dialog politik dan hak asasi manusia dengan pihak berwenang China.
"Parlemen Eropa menyerukan Dewan untuk mengadopsi sanksi yang ditargetkan dan membekukan aset, jika dianggap tepat dan efektif, terhadap pejabat China yang bertanggung jawab atas represi berat hak-hak dasar di Xinjiang," demikian pernyataan itu.
Tekanan terhadap Beijing meningkat setelah kebocoran dokumen rahasia terkait kamp-kamp penjara Uighur di Xinjiang baru-baru ini. Dokumen itu tampaknya mengkonfirmasi bahwa pemerintah China telah menahan lebih dari satu juta Muslim, sebagian besar warga Uighur, di "kamp-kamp pendidikan ulang" di wilayah barat laut Xinjiang.
Namun pihak berwenang Cina mengatakan "pusat pelatihan kejuruan" digunakan untuk memerangi ekstremisme agama yang kejam.
(Sindonews)
