RIDHMEDIA - Beberapa hari ini terjadi perdebatan publik merespons wacana Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Praboow yang akan membuka keran ekspor benur lobster.
Merespons wacana Menteri Edhy, anggota DPR RI PDI Perjuangan, Rahmad Handoyo berharap wacana membuka kembali ekspor benih lobster seperti yang dilontarkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo, dipertimbangkan kembali.
“Wacana itu (membuka ekspor benih lobster) mohon dipertimbangkan kembali. Saya sangat khawatir, wacana yang sudah menuai kontroversi ini bukan semata untuk kepentingan perekonomian kita, tapi untuk kepentingan para rente,” kata Rahmad Handoyo di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12).
Rahmad sendiri mengaku sangat tidak sependapat dengan alasan yang dikemukan Edhy. Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, saat ekspor benih lobster ditutup penyeludundupan baby lobster marak. Ia khawatir kalau ekspor dibuka maka penyelundupan akan semakin massif.
“Lah, ekspor dututup saja penyelundupan masih banyak. Apalagi kalau keran ekspor sampai dibuka,” kata Rahmad Handoyo.
Kata Rahmad, Indonesia merupakan negara penghasil benih lobster terbesar di dunia yang berasal dari hasil tangkapan di alam.
“Memang untuk budidaya lobster, Indonesia masih tergantung ke alam. Tapi kendala tersebut tidak membuat kita serta merta meyerah dan mengekspor benih lobster kita ke Vietnam,” kata Rahmad Handoyo.
Masih menurut Rahmad, Indonesia boleh saja mengembangkan budidaya lobster dengan cara memberi kesempatan kepada investor Vietnam berinvestasi di Indonesia agar ada transformasi.
Rahmad meminta agar KKP membatalkan niat untuk membuka keran ekspor benih lobster. Anggota parlemen asal Boyolali ini mengatakan, penutupan keran impor juga harus dibarengi dengan upaya penegakan hukum.
“Saatnya mengedepankan penegakan hukum. Para penyelundup benih lobster harus dikejar dan diberikan sanksi yang tegas sesuai hukum yang berlaku,” tandas Rahmad Handoyo.
Saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang mengkaji kemungkinan membuka keran ekspor benih lobster. Alasan yang dikemukan Menteri KKP Edhy Prabowo, adalah potensi pasar ekspor benih lobster itu sangat besar.
Potensi tersebut baru disadari oleh Edhy saat mengirimkan tim ke Vietnam untuk memantau harga benih lobster. Edhy mengaku kaget karena benih lobster yang dijual di Vietnam harganya lebih tinggi dibanding harga jual dari nelayan Indonesia.
Selain itu, kata Edhy penyelundupan benih lobster ke luar negeri juga marak terjadi sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu keberlanjutan ekosistem lobster di alam. [rml]
Merespons wacana Menteri Edhy, anggota DPR RI PDI Perjuangan, Rahmad Handoyo berharap wacana membuka kembali ekspor benih lobster seperti yang dilontarkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo, dipertimbangkan kembali.
“Wacana itu (membuka ekspor benih lobster) mohon dipertimbangkan kembali. Saya sangat khawatir, wacana yang sudah menuai kontroversi ini bukan semata untuk kepentingan perekonomian kita, tapi untuk kepentingan para rente,” kata Rahmad Handoyo di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12).
Rahmad sendiri mengaku sangat tidak sependapat dengan alasan yang dikemukan Edhy. Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, saat ekspor benih lobster ditutup penyeludundupan baby lobster marak. Ia khawatir kalau ekspor dibuka maka penyelundupan akan semakin massif.
“Lah, ekspor dututup saja penyelundupan masih banyak. Apalagi kalau keran ekspor sampai dibuka,” kata Rahmad Handoyo.
Kata Rahmad, Indonesia merupakan negara penghasil benih lobster terbesar di dunia yang berasal dari hasil tangkapan di alam.
“Memang untuk budidaya lobster, Indonesia masih tergantung ke alam. Tapi kendala tersebut tidak membuat kita serta merta meyerah dan mengekspor benih lobster kita ke Vietnam,” kata Rahmad Handoyo.
Masih menurut Rahmad, Indonesia boleh saja mengembangkan budidaya lobster dengan cara memberi kesempatan kepada investor Vietnam berinvestasi di Indonesia agar ada transformasi.
Rahmad meminta agar KKP membatalkan niat untuk membuka keran ekspor benih lobster. Anggota parlemen asal Boyolali ini mengatakan, penutupan keran impor juga harus dibarengi dengan upaya penegakan hukum.
“Saatnya mengedepankan penegakan hukum. Para penyelundup benih lobster harus dikejar dan diberikan sanksi yang tegas sesuai hukum yang berlaku,” tandas Rahmad Handoyo.
Saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang mengkaji kemungkinan membuka keran ekspor benih lobster. Alasan yang dikemukan Menteri KKP Edhy Prabowo, adalah potensi pasar ekspor benih lobster itu sangat besar.
Potensi tersebut baru disadari oleh Edhy saat mengirimkan tim ke Vietnam untuk memantau harga benih lobster. Edhy mengaku kaget karena benih lobster yang dijual di Vietnam harganya lebih tinggi dibanding harga jual dari nelayan Indonesia.
Selain itu, kata Edhy penyelundupan benih lobster ke luar negeri juga marak terjadi sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu keberlanjutan ekosistem lobster di alam. [rml]