RIDHMEDIA - Wacana penghapusan UN yang menjadi kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, pernah mencuat di masa Anies menjabat sebagai Mendikbud di tahun 2015.
Ketika itu, kementerian yang dipimpin Anies akan mengubah konsep UN. Sehingga, UN tidak lagi menjadi instrumen yang digunakan sebagai indikator kelulusan, tetapi justru menggunakan UN sebagai alat pembelajaran.
"Saat UN menjadi satu-satunya penentu kelulusan, banyak siswa yang distress dan penuh dengan tekanan. Hal itu akhirnya memicu terjadinya kecurangan-kecurangan, itulah yang ingin kami evaluasi," ucap Anies pada 23 Januari 2015 silam. Wacana ini tidak terealisasi hingga Anies direshuffle oleh Presiden Joko Widodo di tahun 2016.
Kini, Nadiem mewacanakan kebijakan yang sama.
Namun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan mengomentari kebijakan tersebut karena etika.
"Saya menghormati Menteri Pendidikan, dan sebagai mantan Menteri Pendidikan, saya tidak ikut mengomentari," kata Anies di Pura Segara, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (11/12).
Anies mengatakan, ia menolak berkomentar karena secara etika Gubernur tidak layak mengomentari kebijakan Menteri.
"Saya tidak komentar soal kebijakan Menteri, karena saya ingin menghargai, etikanya ya begitu," ujar Anies.
Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim kembali menegaskan bahwa Ujian Nasional (UN) 2020 akan menjadi pelaksanaan ujian kelulusan yang terakhir digelar secara nasional.
Nadiem pun memastikan UN 2020 akan digelar dengan mekanisme lama seperti yang selama ini dilakukan. (Rmol)
