Ridhmedia - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (Purn) Abdullah Mahmud Hendropriyono menilai ada dua tantangan yang harus dihadapi pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan konflik di perairan Natuna.
Pertama, kata Hendro, kita menegakkan hukum dengan risiko pertempuran di laut sekitar Natuna. Kedua, mengamankan kepentingan nasional kita dengan menghindarkan risiko perang.
“Karena itu, pemerintah akan memperkuat Bakamla (Badan Keamanan Laut) daripada mengerahkan TNI AL,” kata Hendropriyono kepada wartawan, Minggu (05/01/2020).
Hendropriyono beranggapan pengerahan TNI AL ke perairan Natuna hanyalah unjuk kekuatan militer. Hal itu perlu dilakukan agar Indonesia tidak diremehkan negara lain.
“Alternatif yang mungkin bisa diambil adalah menyelesaikan setiap konflik terbatas yang terjadi di lapangan, seperti misalnya konflik di perbatasan darat yang pernah terjadi selama ini. Briefing di kapal perang dan pengerahan TNI AL diperlukan untuk show of force kekuatan kita saja agar tidak mudah dilecehkan siapa pun,” tandas Hendro.
Dengan mengerahkan Bakamla apakah bisa diartikan pemerintah dalam upaya menyelesaikan konflik Natuna mengambil opsi kedua dengan menghindari risiko perang demi mengamankan kepentingan nasional? Kita lihat saja kelanjutannya. [ipc]
